"Saya rasa selama pilihan (capres) lebih dari satu pasti ada polarisasi, tapi kita harapkan polarisasi 2024 tidak seperti pada tahun 2019 yang sampai terjadi bentrokan," kata Agum Gumelar seusai melantik Pengurus DPD IKAL Lemhannas DIY 2022-2027, di Bangsal Kepatihan, Yogyakarta, Kamis.
Untuk mencegah polarisasi atau pembelahan masyarakat menguat seperti Pemilu 2019, menurut Agum, salah satu yang bisa dilakukan adalah mendewasakan masyarakat dalam berdemokrasi.
Dengan begitu, sekalipun Pemilu 2024 muncul polarisasi, maka polarisasi yang ada tidak sampai memunculkan perpecahan.
Setelah kontestasi politik usai, menurut dia, masyarakat harus melupakan perbedaan dengan menghormati keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Mudah-mudahan polarisasi yang dewasa dalam arti kebebasan memilih dan beda memilih ini sifatnya sementara. Setelah pemilihan tidak ada lagi perbedaan, hormati keputusan," ujar dia.
Para alumnus Lemhannas, kata Agum, memiliki tugas untuk mengedukasi masyarakat agar memiliki kedewasaan dalam menjalani proses demokrasi menjelang Pemilu 2024.
"Kami sosialisasi dan edukasi masyarakat supaya lebih dewasa dalam berdemokrasi, salah satu bentuknya menganggap perbedaan pilihan adalah hal yang wajar. Lebih dewasa lagi tidak seperti dulu," kata dia.
Selain itu, kata Agum, untuk menekan potensi polarisasi, kampanye hitam, khususnya yang bernuansa suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) juga harus dicegah, karena akan menyesatkan dan mempersempit cara berpikir masyarakat dalam berdemokrasi.
"Contoh salah satu pilgub di daerah tertentu, seminggu sebelumnya muncul selebaran yang isinya hati-hati kalau si X jadi gubernur akan terjadi kristenisasi. Itu kan sangat tidak mendidik sangat membuat masyarakat terpolarisasi, ini yang harus kita cegah pada 2024," kata dia pula.
Baca juga: Mewujudkan Pemilu 2024 yang menjaga integrasi bangsa
Baca juga: Anggota DPR ajak semua pihak tidak mainkan polarisasi politik
Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2022
