Jakarta (ANTARA) - PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) atau Indonesia Re menggelar sharing session bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertajuk "Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)", sebagai upaya pencegahan korupsi pejabat negara dalam lingkup Indonesia Re Group.

Direktur Manajemen Risiko, Kepatuhan, SDM, dan Corporate Secretary Indonesia Re Robbi Y Walid menyebut sharing session adalah program reguler dalam rangka meningkatkan kesadaran pejabat Indonesia Re Group yang menjadi wajib lapor LHKPN.

"Bisnis kami adalah bisnis kepercayaan, yang mana integritas, kejujuran, profesionalisme, akuntabilitas adalah pokok dari bisnis kami, terutama orang-orangnya," ujar Robbi di Jakarta, Kamis.

Robbi menekankan pelaporan LHKPN adalah salah satu upaya mitigasi potensi risiko korupsi para pejabat di Indonesia Re Group, serta sebagai bukti bahwa konsistensi perseroan dalam menanamkan AKHLAK yang menjadi nilai utama perusahaan BUMN.

"Tidak hanya pada karyawan, tetapi juga seluruh jajaran manajemen mulai dari direksi, dewan komisaris, baik induk maupun anak perusahaan," ujar Robbi.

Dalam kesempatan sama, Komisaris Utama Indonesia Re Julian Noor menyebut LHKPN adalah bagian dari implementasi nilai AKHLAK yaitu pada poin Amanah.

"Jadi, ketika kita diberi amanah untuk melakukan tugas maka tentu tugas itu harus kita laksanakan, jangan mengingkari atau mengkhianati. Salah satunya bisa terlihat di LHKPN kita," ujar Julian.

Ia menyebutkan target yang ingin dicapai setiap tahun adalah pencapaian pelaporan LHKPN 100 persen secara tepat waktu oleh wajib lapor LHKPN Indonesia Re Group.

Namun demikian, hal yang lebih utama adalah wajib lapor LHKPN Indonesia Re Group dapat memahami urgensi pelaporan itu, sehingga timbul kesadaran dari diri sendiri pada saat melakukan pelaporan LHKPN kepada KPK.

"Kami targetkan tidak hanya 100 persen, tetapi juga tepat waktu. Harapan saya supaya ini jadi kebiasaan dari tahun ke tahun," ujar Julian.

Indonesia Re akan mengajukan penyertaan modal pemerintah (PMN) senilai Rp1 triliun yang berasal dari dana cadangan investasi pemerintah tahun 2024 sebagai upaya untuk memperkuat modal perseroan.

Selain itu, perseroan juga membuka kemungkinan untuk mengajukan subordinated loan kepada Kementerian Keuangan, dan menjalin kerja sama dengan strategic investor, yang akan diprioritaskan untuk penambahan modal terutama menjaga solvabilitas perseroan.

Kemudian, perseroan telah menyusun rencana bisnis strategis, untuk menjaga kondisi kesehatan keuangan, dimana pada jangka pendek dan menengah, perseroan akan melakukan perbaikan hasil underwriting bersih (HUB) pada reasuransi umum dan reasuransi jiwa, penyesuaian dalam pengelolaan aset investasi dan piutang, serta efisiensi biaya usaha.

Baca juga: Gelar kick off meeting, Indonesia Re targetkan transformasi positif
Baca juga: Indonesia Re berikan bantuan ke Panti Lansia Santa Anna Jakarta
Baca juga: Indonesia Re kembali ajukan PMN Rp1 triliun di 2024 guna perkuat modal

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2024