Pemerintah Kucurkan Rp300 Miliar untuk Ujicoba "Smart Card" BBM

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah mengalokasikan dana Rp300 miliar untuk ujicoba program penghematan bahan bakar premium dan solar bersubsidi melalui penggunaan kartu pintar (smart card) di Bali dan Batam tahun ini. "Departemen Keuangan telah mengalokasikan dana sebesar itu dan diharapkan realisasinya bisa ada penghematan," kata Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Tubagus Haryono di Jakarta, Kamis. Usai penandatanganan keputusan bersama BPH Migas dengan Kejaksaan Agung soal penanganan tindak pidana penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM), Tubabus mengatakan, program penghematan BBM melalui kartu pintar itu kini tinggal menetapkan pelaksanaannya. BPH Migas, lanjutnya, akan melibatkan pihak luar (outsourcing) dalam uji coba pemakaian kartu pintar itu mengingat pelaksanaannya melibatkan banyak personil. "Jumlah personil yang dibutuhkan untuk mengawasi pelaksanaan uji coba di SPBU-SPBU di Batam dan Bali bisa mencapai 10 ribu orang," katanya. Ia memperkirakan, pelaksanaan uji coba smart card paling cepat dimulai pada semester II tahun ini. "Berhubung keterbatasan waktu itu pula maka target keberhasilan yang dipatok dalam program ini 50 persen," katanya. Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro mengatakan, program penghematan BBM sudah sangat mendesak dilakukan mengingat tingkat konsumsi BBM cenderung meningkat akhir-akhir ini. Selama triwulan I (Januari-Maret) tahun ini saja tingkat konsumsi BBM bersubsidi sudah mencapai 27 persen dari target kuota BBM bersubsidi yang disepakati dalam APBN Perubahan (APBN-P) 2008 yakni 37,04 juta kiloliter (kl). Dari total kuota BBM bersubsidi itu terdiri atas premium 18,5 juta kiloliter, minyak tanah 7,56 juta kiloliter dan solar 11 juta kiloliter. Purnomo memperingatkan, jika tidak dilakukan langkah-langkah penghematan, tingkat konsumsi BBM tahun ini diperkirakan akan membengkak hingga 41 juta kiloliter atau melampaui target kuota APBN tahun berjalan. Kondisi itu tentu saja membuat subsidi BBM dalam APBN kian membengkak. Dalam APBN-P 2008 disepakati, asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) rata-rata 95 dolar AS per barel dengan nilai subsidi BBM mencapai Rp106 triliun. "Sementara harga minyak saat ini sudah mencapai 115 dolar per barel sehingga beban subsidi BBM bisa naik hingga lebih dari Rp125 triliun. Jika konsumsi BBM naik hingga 41 juta kiloliter maka beban subsidi kian membengkak lagi," katanya. Sebelumnya pemerintah telah memutuskan untuk melakukan uji coba penghematan BBM melalui pemakaian kartu pintar di Bali dan Batam. Kedua kota ini dipilih karena Bali atau Batam merupakan daerah yang terisolasi, sehingga dapat meminimalkan terjadinya pergerakan pengguna premium atau solar ke wilayah lain. Program kartu pintar ditargetkan mampu menghemat subsidi BBM hingga Rp3,4 triliun. Nilai tersebut dengan asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS adalah Rp9.150 dan harga minyak Indonesia rata-rata 83 dolar AS per barel. (*)

Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2008