Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah masih mengkaji usulan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang disampaikan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Masalah kenaikan BBM Itu ujungnya keputusan politik. Untuk mengambil keputusan itu tidak mudah," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro, saat membuka seminar kenaikan harga minyak mentah di Jakarta, Rabu.
Presiden Yudhoyono, kata Purnomo, sudah menyampaikan bahwa keputusan kenaikan BBM merupakan opsi terakhir. Namun ia tidak menampik, usulan kenaikan harga BBM oleh Kadin menjadi salah satu kajian pemerintah dalam mengatasi lonjakan subsidi BBM.
Harga minyak mentah di pasar dunia yang mencapai 115 dolar AS per barel diperkirakan bisa menyebabkan subsidi BBM membengkak hingga lebih dari Rp125 triliun.
Menurut Purnomo, pemerintah sebenarnya sudah mempunyai berbagai parameter yang menyangkut soal kebijakan di bidang BBM, termasuk di dalamnya rencana penurunan subsidi BBM. Tetapi kalau ujungnya soal keputusan politik itu yang paling berat, katanya.
Ketua Umum Kadin, MS Hidayat, usai bertemu dengan Presiden Yudhoyono mengatakan, Kadin mengusulkan agar pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi karena situasi harga minyak dunia yang terus meningkat dan menekan APBN.
"Kami mengusulkan dengan kenaikan harga minyak global tidak dapat terkendali, maka kami mengajukan opsi menaikkan harga BBM pada kisaran di atas 10 persen," katanya.
Menurut Hidayat, Presiden menanggapi hal itu dengan hati-hati dan dikatakan bahwa itu menjadi opsi terakhir setelah menganalisis dampak dan bagaimana penanggulangannya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA 2008
