Jakarta (ANTARA News) - Komisi VII DPR mendukung rencana pemerintah yang berniat keluar dari keanggotaan Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak atau OPEC.
Ketua Komisi VII DPR Airlangga Hartarto di Jakarta, Selasa, mengatakan, sebagai negara pengimpor minyak, Indonesia justru berada di posisi yang dirugikan dengan menjadi anggota OPEC.
"OPEC merupakan kartel negara-negara yang menginginkan harga minyak tetap tinggi, sehingga posisi Indonesia yang juga sekaligus mengimpor minyak, malah berdampak negatif," ujarnya.
Menurut dia, sejak dua tahun lalu, Komisi VII DPR sudah menyerukan agar Indonesia segera keluar dari OPEC.
Anggota Komisi VII DPR Alvin Lie juga mendukung rencana pemerintah keluar dari OPEC.
Menurut dia, Indonesia terikat kewajiban membayar iuran cukup besar yang dikaitkan dengan volume produksi minyak.
Meski, diakuinya, Indonesia juga mendapat keuntungan ketika melakukan negosiasi dengan anggota OPEC lainnya.
Namun, Alvin mengkhawatirkan rencana tersebut merupakan upaya pemerintah mengalihkan perhatian publik dari isu kenaikan harga BBM.
Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, pemerintah sedang mempertimbangkan keluar dari keanggotaan OPEC.
Alasannya, Indonesia kini tidak lagi murni mengekspor minyak, tetapi juga negara pengimpor minyak dalam jumlah cukup besar.
Rencana keluar dari OPEC merupakan keputusan rapat kabinet di Kantor Presiden, Senin (5/5) yang juga mengambil keputusan akan menaikkan harga BBM bersubsidi secara terbatas.
Namun, Indonesia mempertimbangkan kembali menjadi anggota OPEC, setelah produksi minyak meningkat dalam beberapa tahun mendatang.
Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro mengatakan, Indonesia baru akan keluar dari OPEC setelah tahun 2008, karena tahun ini sudah membayar iuran keanggotaan.(*)
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2008
