Surabaya (ANTARA News) - Ekonom UGM Yogyakarta DR Sri Adiningsih menilai kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) hingga 30 persen yang direncanakan pemerintah akan mendorong inflasi hingga dua digit.
"Kalau pertumbuhan ekonomi hanya enam persen lebih, tapi inflasi yang sekarang 8,9 persen bergerak ke dua digit (di atas 10 persen), maka masyarakat makin terpuruk," katanya di Surabaya, Rabu.
Ia mengemukakan hal itu dalam bedah buku "Badai Ekonomi Pasti Berlalu" yang menampilkan dosen FE Universitas Surabaya (Ubaya) Ahmad Zafrullah T dan DR A Ika Rahutami (peneliti PSAP UGM Yogyakarta).
Menurut dosen FE UGM Yogyakarta itu, masyarakat akan semakin terpuruk, karena kenaikan BBM itu akan berdampak pada kebutuhan primer masyarakat.
"Kenaikan BBM itu sendiri sebagai akibat dari kebijakan pemerintah yang lebih terjebak pada kebijakan populis dengan memberi `ikan` kepada masyarakat dalam bentuk BLT, gakin, dan sejenisnya," katanya.
Ia menilai kebijakan populis memang akan menjaga citra pemerintah, tapi krisis ekonomi yang sudah berlangsung satu dekade (1998-2008) tidak kunjung tuntas, karena struktur ekonomi tak ada perbaikan.
"Kalau struktur ekonomi diperbaiki, krisis ekonomi akan cepat berlalu, seperti dialami Vietnam yang hanya butuh 10 tahun sudah mengalami pertumbuhan ekonomi 7,5 persen, sedangkan kita masih enam persen lebih," katanya.
Perbaikan struktur ekonomi itu, katanya, membuat kemiskinan di Vietnam menurun hingga 75 persen, kemudian negara itu menjadi produsen pertanian terbesar dan eksportir beras terbesar.
"Itu sangat berbeda dengan kita yang satu dekade hanya mengalami sedikit kemajuan, pengangguran tetap tak teratasi dan masyarakat semakin terpuruk akibat stabilitas ekonomi yang rapuh," katanya.
Stabilitas ekonomi yang rapuh akan membuat ekonomi Indonesia belum imun (kebal) terhadap krisis, apalagi tahun 2005 sempat terjadi "mini krisis" dengan pasar valas yang menembus angka 12.000.
"Kalau pemerintah mau memperbaiki struktur ekonomi, maka masyarakat dalam jangka panjang takkan terpuruk seperti sekarang yang secara domestik belum ada perbaikan ekonomi dan secara eksternal juga ada krisis minyak di tingkat global," katanya.
Oleh karena itu pemerintah harus mengeluarkan kebijakan terkait perbaikan struktur ekonomi. "Jangan justru membatasi listrik untuk kegiatan produktif seperti mal, hotel, dan industri. Itu justru kontraproduktif dan mendorong pengangguran," katanya. (*)
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2008
