Padang (ANTARA News) - Ahhmadiyah sudah menjadi satu bentuk gerakan imperialisme yang cukup sulit dihapuskan, sehingga SKB tiga Menteri, Jaksa Agung, Mendagri dan Menag perlu segera diterbitkan, kata Ketua Dewan Penasehat (DP) MUI Sumbar, Buya Masoed Abidin.
"SKB tiga Menteri diperlukan, untuk secepatnya memberangus Ahmadiyah, karena Ahmadiyah bukan gerakan keagamaan, konsepnya kolonial, menyuburkan pertentangan internal umat beragama," katanya di Padang, Senin, mencermati perkembangan SKB tiga Menteri terkait Ahmadiyah yang kini makin meresahkan umat Islam itu.
Soal Ahmadiyah, jelas Buya, memang sejarahnya dibuat oleh Inggris di India dan Pakistan agar kolonialisme bisa bercokol di negara itu.
Gerakan Ahmadiyah gerakan imperialisme
"Ahamadiyah bukan gerakan keagamaan, tetapi satu bentuk gerakan imperialisme, yang bertujuan merusak agama, dan sasaran yang dirusak itu adalah agama Islam," katanya.
Ahmadiyah, jelasnya lagi, tidak akan bertentangan dengan Kristen, Hindu, Budha atau agama resmi lainnya.
Islam, katanya, adalah agama tauhid dan tidak ada Nabi sesudah Muhammad SAW, makanya bangsa Indonesia harus sadar bahwa sekarang tidak dalam masa penjajahan, sehingga Ahmadiyah perlu dipahami bukan Islam.
"Rabitha Alam Islami sendiri sejak lama sudah menyatakan Ahamdiyah tidak Islam, sehingga SKB tiga Menteri itu sangat diperlukan untuk menekan gejolak dan keresahan masyarakat," katanya.
Ia mengisyaratkan pemerintah, agar keyakinan yang mencemari agama sah lainnya di Indonesia harus dilawan.
KTP agama Islam resmi?
Apakah Ahmadiyah agama resmi? Jika memang resmi maka KTP Indonesia harus jelas penganut beragama Islam.
Tetapi soal utama Ahmadiyah itu adalah soal aqidah, tidak dapat ditawar-tawar dan juga tidak bagian dari HAM. "Berfikirlah sehat bila negara mau melindungi Ahmadiyah berarti negara merusak Islam," katanya.
"Bagi orang Ahmadiyah yang ingin tetap dalam Islam, hapuslah Ahmadiyah itu," katanya.(*)
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2008
