Jakarta (ANTARA News) - Ketua MPR Hidayat Nurwahid sangat berharap Pemerintah tidak jadi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dan lebih mendengarkan aspirasi serta kesulitan yang menimpa masyarakat apabila kebijakan tersebut jadi dilaksanakan.
"Saya berharap program kenaikan harga BBM tak jadi dilaksanakan. Karena saya ingin Pemerintah mendengar kesulitan masyarakat yang begitu banyak menyampaikan kritik terhadap rencana tersebut," katanya di Jakarta, Minggu, usai berbicara pada Seminar Nasional "Bangkitlah Negeriku, Harapan itu Masih Ada" yang diselenggarakan DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Hidayat mengingatkan Pemerintah bahwa masih banyak cara atau solusi yang bisa dilakukan pemerintah untuk menyelamatkan APBN dengan tidak menaikkan harga BBM.
Ia mencontohkan perlunya dilaksanakan program penghematan anggaran negara di departemen dan instansi pemerintah serta penyelamatan kebocoran anggaran negara dari sektor pajak.
"Informasi dari Dirjen Pajak periode yang lalu menyebutkan bahwa kebocoran anggaran sektor pajak angkanya sekitar Rp300 triliun. Bayangkan kalau kebocoran itu bisa diselamatkan separuhnya saja, artinya pemerintah tidak perlu menaikkan harga BBM," katanya.
Selain itu, katanya, di sektor pajak juga masih berpeluang mendapatkan dana dari bea cukai serta menaikkan pajak progresif.
Hidayat yang juga mantan Presiden PKS itu menambahkan, Pemerintah juga masih bisa melakukan lobi ke negara-negara penghasil minyak yang merupakan anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI), seperti Kuwait, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi.
"Cobalah negosiasi dengan meminta penjualan minyak atau impor dengan harga yang tidak membuat mereka rugi dan juga tidak menyusahkan kita, misalnya dengan harga 92 dolar AS per barrel," katanya.
Tetapi, lanjutnya, Indonesia memberikan kompensasi dengan memberi peluang investasi bagi negara-negara tersebut, dengan pemberian kemudahan yang luar biasa bagi mereka.
"Jadi masih banyak jalan bagi Pemerintah untuk membuat kebijakan yang menyejahterakan rakyat. Menyelamatkan APBN tetapi tidak menghadirkan kemiskinan berkepanjangan," katanya.
Hidayat juga menyambut baik inisiatif DPR yang meminta agar Pemerintah melakukan konsultasi dengan DPR.
Sementara itu, menanggapi pernyataan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Syamsir Siregar yang mensinyalir adanya pihak yang menunggangi aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM, Hidayat menilai pernyataan itu klasik dan tidak tepat.
"Saya kira lebih tepat pernyataan Wapres Jusuf Kalla, silakan unjuk rasa asal tidak anarkis. Dalam negara demokrasi itu, mau tak mau unjuk rasa tidak terelakkan," katanya.
Namun Hidayat mengingatkan agar jangan sampai ada pihak yang menunggangi dan mau ditunggangi dalam aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM, apalagi terjebak pada perbuatan anarkis.
Ketika disinggung sikap PKS sebagai partai pro Pemerintah namun ikut menolak kenaikan harga BBM, Hidayat mengatakan, kemungkinan karena partai-partai pendukung Pemerintah tidak dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan tersebut.
"Kalau tidak dilibatkan sejak awal, partai pendukung juga bisa menolak. Partai kan bukan tameng Pemerintah. Tetapi kalau PKS mengkritik, jangan diartikan mengkhianati dan memusuhi. Kritik itu bagian dari demokrasi dan ketulusan berteman," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA 2008
