Jakarta, (ANTARA News) - Pemerintah akan mengevaluasi alasan penolakan sejumlah daerah, berkaitan dengan rencana pemerintah memberikan bantuan langsung tunai (BLT) sebagai kompensasi kenaikan harga BBM pada Juni 2008.
"Nanti kita evaluasi dulu semua yang menolak itu," kata Meneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta di Jakarta, Senin. Dia menjanjikan, evaluasi akan segera dilakukan mengingat waktu penyaluran BLT yang diperkirakan akan dimulai pada 23 Mei 2008.
Sebelumnya, beberapa daerah termasuk DKI Jakarta menyatakan penolakan pada penyaluran BLT di daerah mereka karena dianggap tidak memberdayakan masyarakat.
"Jakarta tidak begitu perlu BLT," kata Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo saat menyatakan penolakannya.
Sikap Pemprov DKI Jakarta tersebut mengikuti daerah-daerah lainnya yang telah terlebih dahulu menyatakan penolakannya seperti, Wonogiri, Sragen, Sukoharjo, Solo, Blitar, Kediri, dan Palembang.
BLT, sebesar Rp100.000 per rumah tangga miskin (RTM) akan diberikan pada 19,1 juta (RTM) di seluruh Indonesia, yang dimulai pada 10 kota pertama, yaitu Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Makassar,Banjarmasin, dan Kupang.
Untuk penyaluran BLT pada 2008, Pemerintah telah mengalokasikan sekitar Rp14,1 triliun yang terdiri atas BLT itu sendiri sekitar Rp13,37 triliun dan sisanya sekitar Rp806 miliar untuk dana operasional pendukung BLT. (*)
Editor: AA Ariwibowo
COPYRIGHT © ANTARA 2008
