Jakarta (ANTARA News) - Menteri Komunikasi dan Informatika, Muhammad Nuh mengatakan, kalau bantuan tunai langsung (BTL) dikatakan tidak mendidik, maka subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang berjumlah jauh lebih besar seharusnya juga dikatakan tidak mendidik.
Ia mengatakan hal itu usai menghadiri pembukaan pameran "Refleksi Satu Abad Kebangkitan Nasional, Membangun Budaya, Membina Bangsa" di Museum Kebangkitan Nasional, Jakarta Pusat, Selasa.
Nuh mengemukakan hal itu menanggapi sejumlah kritik yang antara lain menyebutkan bahwa BLT itu tidak mendidik, menjadikan rakyat sebagai pengemis dan mengajari meminta-minta.
"Lantas, bagaimana dengan subsidi (BBM) yang dinikmati orang-orang `atas` itu? Sudah subsidinya besar, dinikmati terus menerus pula," katanya menegaskan.
Dikatakannya, masalah BLT yang merupakan subsidi bagi masyarakat miskin seharusnya dipandang sama dengan subsidi BBM yang sebagian besar dinikmati orang kaya.
"Kalau untuk rakyat miskin itu dikatakan tidak mendidik, terus apakah untuk orang kaya itu juga dikatakan mendidik," ucapnya.
Nuh menyatakan, 70 persen subsidi BBM hanya dinikmati 40 persen penduduk Indonesia yang merupakan orang-orang kaya.
Jika subsidi BBM mencapai Rp220 triliun, maka sebanyak Rp140 triliun dinikmati penduduk kaya yang jumlahnya 40 persen dari jumlah penduduk Indonesia.
"Apa itu mendidik?," katanya dengan dana bertanya.
Tiga Paket
Nuh mengatakan, BLT hanya satu paket dari tiga paket bantuan yang disiapkan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan.
"BLT memang tidak dapat menyelesaikan kemiskinan sehingga tidak hanya BLT yang disalurkan," katanya.
Ketiga paket itu adalah BLT itu sendiri, pemberdayaan masyarakat dan kredit.
"Jika mau diibaratkan, paket BLT itu ikan, paket pemberdayaan itu kail, sedangkan paket kredit itu adalah kolam," katanya.
Selain BLT, paket "ikan" lainnya adalah beras rakyat miskin (raskin) dan bantuan operasional siswa (BOS).
"Masih banyak masyarakat yang butuh `ikan` semacam ini," katanya.
Untuk paket pemberdayaan, pemerintah akan mengucurkan dana langsung ke desa untuk mengerjakan sendiri proyek yang ada di sekitarnya.
Proyek itu direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh masyarakat tanpa melibatkan birokrasi.
"Proyek ini juga mengandung unsur membuka kesempatan kerja," katanya.
Sedangkan paket kredit adalah pemerintah membuka akses kredit bank kepada rakyat miskin tanpa perlu memakai jaminan.
"Jaminan kredit ya pekerjaan yang dimiliki rakyat. Saudara-saudara kita ini tidak perlu pakai jaminan kalau pinjam ke bank," ujarnya.
Untuk paket ini, pemerintah menyediakan dana Rp5 triliun, dimana Rp1,4 triliun merupakan jaminan dari pemerintah kepada pihak bank.
"Dengan begitu, BLT bukan satu-satunya paket untuk membantu rakyat miskin," katanya.
Terkait dengan adanya penolakan BLT dari beberapa kepala daerah, Nuh mengatakan, pemerintah akan memberikan penjelasan langsung kepada mereka dalam waktu dekat ini.
"Insya Allah, Gubernur, Bupati dan Walikota akan memahami setelah mendengarkan penjelasan," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA 2008
