Jakarta (ANTARA News) - Sikap anggota Komisi VII DPR terbelah mengenai perlu atau tidaknya pemerintah mengambil langkah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, kata Wakil Ketua Komisi VII DPR, Sonny Keraf, di Jakarta, Kamis.
Ia mengatakan, terbelahnya sikap anggota Komisi tersebut akan tercermin dalam raker kenaikan harga BBM dengan Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro yang berlangsung hari ini.
"Raker dengan Menteri ESDM kali ini akan ramai. Partai pendukung pemerintah seperti Partai Golkar dan Partai Demokrat pasti akan mendukung kenaikan, sementara kami (PDIP) akan menolak," katanya.
Sebelumnya, rapat pimpinan DPR dan fraksi sepakat membatalkan agenda rapat konsultasi membahas kenaikan harga BBM dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Rapat kemudian menyerahkan kepada masing-masing fraksi dan komisi DPR menyikapi rencana pemerintah menaikkan harga BBM.
Menurut Sonny, PDIP tetap menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Alasannya, pemerintah masih memiliki opsi lain guna mengurangi kenaikan subsidi akibat tingginya harga minyak dunia.
Opsi itu antara lain meningkatkan produksi minyak, menekan biaya operasi yang dikembalikan negara (cost recovery), diversifikasi energi dan belum optimalnya pemanfaatan bahan bakar nabati.
"Program penghematan energi yang sudah dijanjikan sejak tiga tahun lalu juga belum terlihat," katanya.
Hadir juga dalam raker antara lain Kepala Badan Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) R Priyono, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Depkeu Anggito Abimanyu, serta pejabat Bappenas dan Depsos. (*)
COPYRIGHT © ANTARA 2008
