Jakarta (ANTARA News) - Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Purnomo Yusgiantoro, mengatakan bahwa bagi kendaraan yang tidak menggunakan kartu pintar
(smart card) tetap akan dapat menikmati Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi pada masa transisi yang berakhir pada Desember 2008.
"Sosialisasi penggunaan
smart card sendiri dilakukan terlebih dahulu agar tidak ada kekeliruan. Yang tidak memakai
smart card, mereka masih dapat BBM bersubsidi pada masa transisi," kata Purnomo saat mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi, di Jakarta, Jumat malam.
Dia mengatakan, untuk tahap pertama penerapan
smart card akan mulai diberlakukan pada September 2008, dan diperlukan waktu empat bulan untuk pemasangan kartu pintar di 19 juta kendaraan umum dan roda dua se-Jawa dan Bali.
Menurut Purnomo, filosofi penggunaan
smart card adalah pengurangan konsumsi BBM tidak dengan dicabutnya subsidi, tetapi diubah menjadi subsidi langsung.
Dia mengatakan, perubahan subsidi harga menjadi subsidi langsung tersebut ditempuh dengan tiga cara, yakni dilakukan sesuai dengan harga keekonomian BBM, dengan
smart card, dan kartu kendali untuk mengurangi konsumsi BBM bersubsidi.
"Prinsipnya
smart card akan dikenakan ke kendaraan umum dan roda dua. Pelaksanaannya tidak sekarang karena butuh waktu penyiapannya," katanya.
Dia mengatakan pengadaan
smart card sendiri menggunakan cara tender, dan diperkirakan pada bulan September baru akan mulai diterapkan. Tahapan penggunaan
smart card baru dimulai dari Pulau Jawa dan Bali.
Purnomo mengatakan, penggunaan kartu pintar untuk BBM merupakan kebijakan menengah panjang, bukan jangka pendek. Pemerintah sendiri masih memiliki waktu cukup panjang untuk menetapkan kebijakan harga yang akan dikenakan bagi kendaraan yang tidak menggunakan kartu pintar maupun yang menggunakan kartu pintar.
Sementara itu, Kepala Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas, Tubagus Haryono, mengatakan bahwa kartu pintar akan berlaku untuk satu tahun, tetapi penerapannya sendiri tergantung kebijakan dari pemerintah.
Dia mengatakan, untuk pengadaan kartu pintar untuk 19 juta kendaraan umum dan roda dua disediakan sekitar Rp300 miliar. Jumlah tersebut akan digunakan untuk membangun sistem kartu pintar, untuk pengadaan kartu berikut dengan kelengkapan lain termasuk
card reader, untuk sosialisasi, dan supervisi.
"Sistem yang digunakan nanti sistem
on line yang terkoneksi dengan BPH Migas sehingga kita akan cepat memperoleh data BBM bersubsidi secara
real time," ujarnya.
Tubagus menambahkan, dari indentifikasi BPH Migas saat ini total kendaraan di Jawa dan Bali secara keseluruhan mencapai 23 juta kendaraan, dan 17 juta merupakan kendaraan roda dua. Sedangkan jumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar di Jawa dan Bali mencapai 2.700 unit. (*)
Editor: Priyambodo RH
COPYRIGHT © ANTARA 2008
