Tangerang (ANTARA News) - Perjuangan Indonesia untuk menegakkan keadilan, transparansi dan kesetaraan dalam virus sharing dan benefits sharing bagi sejumlah negara berkembang, terus menuai simpati dan isu itu telah menjadi isu dunia di sidang World Health Assembly (WHA).
"Sudah 112 negara dari 193 negara non blok yang mendukung tentang virus sharing dan benefits sharing sehingga harus ditindaklanjuti," kata Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari di ruang tunggu VIP terminal I Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu.
Supari bersama rombongan dari Departemen Kesehatan dan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Pusat, Husniah Rubiana Thamrin Akib, dan pejabat senior Deplu DR. Makarim Wibisono baru tiba dari Jenewa, Swiss, uasai menghadiri Sidang ke-61 WHA yang diadakan Badan Kesehatan Dunia PBB (WHO).
Menkes Supari tidak setuju atas pandangan salah satu negara maju bahwa sistem Global Influenza Surveilance Network (GISN) WHO yang sudah eksis selama 60 tahun telah berhasil dan terus dipertahankan.
Sebelumnya, Supari pernah marah dan merasa kedaulatan, harga diri, hak, dan martabat sejumlah negara tak mampu telah dipermainkan atas dalih GISN, badan ini sangat berkuasa dan telah menjalani praktik selama puluhan tahun.
Badan ini pula yang telah memerintahkan lebih dari 110 negara untuk mengirim spesimen virus flu ke GISN tanpa dapat untuk menolak, virus itu menjadi milik mereka, dan berhak memprosesnya menjadi vaksin.
Dia menyatakan, GISN tadinya telah menjadi simbol kehebatan suatu sistem dunia, ternyata malah menciptakan ketidakadilan antara negara maju dan negera berkembang.
Justru GISN telah gagal memenuhi kesiapan global menghadapi ancaman pandemi manakala kemampuan produksi vaksin global hanya mencukupi sebanyak 5 persen penduduk dunia, katanya.
Di lain pihak negara berkembang tidak mendapatkan akses dan alih teknologi untuk membuat vaksin tersebut, justru karena itu berulangkali ditegaskan bahwa GISN harus segera diganti.
Pada sidang ke-61 WHA, perjuangan Indonesia membangun mekanisme virus sharing dan benefit sharing yang adil, transparan dan setara juga mendapatkan dukungan politik yang kuat dari negara anggota non blok (GNB) dalam pertemuan Menkes GNB 21 Mei 2008 lalu.
Dalam pertemuan tersebut para Menkes GNB mendukung deklarasi yang diajukan Indonesia dengan judul "Responsible Virus Sharing and Benefits Sharing".
Deklarasi tersebut akan dibahas lebih lanjut pada pertemuan Dewan Tetap GNB di Jenewa 30 Juni 2008 mendatang sebagai posisi dan sikap bersama anggota GNB menghadapi sidang lanjutan bulan Nopember 2008 mendatang.
Dalam pertemuan bilateral, Menkes juga mendapatkan dukungan moral dari beberapa negara seperti Inggris, Rusia dan Australia. Selain itu dukungan politik secara langsung juga disampaikan para pertemuan bilateral dengan Kuba, Iran, Malaysia dan Brunai Darussalam, sementara India telah memberikan pernyataan dukungan secara tertulis.
Pihaknya juga berkesempatan mengadakan pertemuan bilateral dengan Menkes Amerika Serikat, dalam pertemuan itu disepakati pertemuan pejabat tingkat tinggi (SOM) kedua negara dengan agenda membahas MTA yang merupakan nama dari mekanisme baru dan paket benefits sharing.
Pihak AS pada prinsipnya sudah menyetujui pengunaan MTA dan masalah detil teknis masih akan dibahas dalam pertemuan lebih lanjut Juni 2008 mendatang.
(*)
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2008
