Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi I DPR yang juga Staf Pengajar di Universitas Nasional (Unas) Jakarta Dr Yuddy Chrisnandy menilai, tindakan polisi yang menyerbut Kampus Unas di Pasar Minggu pada Sabtu pagi merupakan tindakan yang melampui batas proporsionalitas.
"Sebagai staf pengajar di Fakultas Ekonomi Unas, saya ke Kampus Unas tadi pagi dan menyaksikan betapa kepolisian tidak profesional dan tindakannya tidak proporsional dalam menghadapi aksi mahasiswa," kata di Jakarta, Minggu.
Yuddy mengemukakan, tempat parkir yang letaknya jauh dari lokasi aksi unjuk rasa mahasiswa berantakan dan sejumlah mobil dirusak. Begitu juga gedung rektorat yang tidak ada kaitannya dengan aksi mahasiswa menentang kenaikan harga BBM juga dirusak.
"Kami mengecam keras penyerbuan tersebut. Kami meminta pertanggungjawaban mengingat kerusakannya tidak proporsional dan menunjukkan tindakan aparat tidak profesional," katanya.
Dia mengemukakan, jika polisi menemukan indikasi atau bukti di Kampus Unas ditemukan ganja, minuman keras atau granat sebagai alasan melakukan penyerbuan, maka yang harus dilakukan adalah menyelidiki siapa yang membawa barang-barang tersebut ke kampus.
"Sebagai dosen di Unas , saya sangat tidak percaya ada granat dan molotov yang disiapkan mahasiswa untuk aksi unjuk rasa. Kalau benar itu ada, sejak kapan mahaiswa sudah berhubungan dengan granat dan molotov. Kalau mereka menyiapkan barang-barang seperti itu mengapa tidak mereka lemparkan ke arah polisi ketika polisi menyerbu," katanya.
Mahasiswa pejuang kepentingan rakyat
Yuddy dan anggota DPR yang tergabung dalam Koalisi Muda Parlemen Indonesia (KMPI) menyatakan dukungan moral kepada gerakan dan aksi mahasiswa di seluruh Indonesia dalam aksinya menenatng kenaikan harga BBM.
Namun diingatkan, agar setiap aksi menjaga citranya sebagai aksi damai dan anti anarkhis.
"Jangan anarkis dan kita minta aparat keamanan bertindak profesional dan proporsional. Tidak represif menghadapi mahasiswa. Tinggalkan cara-cara lama dalam menghadapi aksi mahasiswa," katanya.
Sejumlah anggota DPR yang tergabung dalam KMPI bertemu di Jakarta, untuk menyikapi kenaikan harga BBM dan penyerbuan polisi ke Kampus Unas.
Mereka antara lain Yuddy Chrisnandy (Golkar), Ruth Nena Kedang (PDS), Marauarar Sirait (PDIP), Abdullah Azwar Anas, Ana Muawanah dan Ario Wijonarko (PKB) serta Syahrin Hamid (PAN).
KMPI mengecam cara-cara represif yang dilakukan aparat keamanan dalam menghadapi berbagai menentang kenaikan harga BBM.
KMPI meminta aparat segera melepaskan mahasiswa Unas yang masih ditahan karena bagaimanapun juga hak untuk menyatakan pendapat di muka umum adalah salah satu hak dasar warga negara yang dijamin UUD 1945.
KMPI mengingatkan pemerintah bahwa kekuasaan adalah mandat dan amanah yang harus dikelola secara rasional sesuai dengan aspirasi pemberi mandat.
Berbagai aksi unjuk rasa yang dilakukan berbagai kelompok masyarakat adalah bukti bahwa masyarakat menolak kenaikan harga BBM.
"Artinya, masyarakat menginginkan agar demokrasi untuk kesejahteraan bukan untuk negara, apalagi sekadar memenuhi kemauan pasar," kata Ario Wijonarko.(*)
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2008
