Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menegaskan, siapapun di negeri ini, termasuk mahasiswa, harus taat pada hukum dan siapapun yang melanggar harus dihukum.
"Pemerintah harus taat pada hukum, polisi harus taat pada hukum, mahasiswa harus taat pada hukum," kata Kalla saat membuka Mukernas II Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) di Jakarta, Senin malam.
Wapres mengemukakan hal itu setelah sebelumnya Ketua Umum DPP PKNU Choirul Anam, ketika menyampaikan sempat menyinggung aksi unjuk rasa terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Kalla menyatakan ada beberapa peraturan terkait unjuk rasa, misalnya larangan unjuk rasa dilakukan pada malam hari dan larangan mengganggu ketertiban umum.
"Peraturan mengatakan jangan demo malam-malam. Kalau demo malam-malam, ya salah. Jangan bakar ban di jalan, karena orang mau lewat," katanya.
Terkait kerusuhan di Universitas Nasional, Wapres setuju harus diusut tuntas. Siapapun yang bersalah, baik mahasiswa maupun polisi, harus dikenai sanksi hukum.
"Kalau tidak maka bangsa ini bukan negara hukum. Kalau tidak negara hukum, bangsa ini berbahaya, tidak tertib, jadi negeri yang tidak teratur dan tidak bisa maju," katanya.
Sebelumnya Choirul Anam menyatakan, unjuk rasa yang diniatkan membela nasib rakyat bisa disebut sebagai "amar ma`ruf" asalkan dilakukan dengan tertib dan tidak anarkhis.
Terkait kenaikan harga BBM, secara institusional PKNU belum mengeluarkan sikap. Namun, kata Anam, secara personal banyak pengurus PKNU yang menyesalkan.
Pembukaan Mukernas II PKNU selain dihadiri pengurus 33 DPW PKNU juga dihadiri sejumlah kiai senior yang berafiliasi ke partai itu antara lain deklarator PKNU KH Abdullah Faqih dan Ketua Dewan Syura Abdurrahman Chudlori. Hadir juga Wakil Ketua MPR Aksa Mahmud.(*)
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2008