Denpasar (ANTARA News) - Sebanyak sepuluh LSM yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Bali Penegak Pancasila (AMBPP), mengutuk aksi kekerasan yang dilakukan aktivis suatu organisasi saat perayaan hari lahirnya Pancasila, Minggu (1/6) di sekitar Monas, Jakarta.
Akibat aksi tersebut, sejumlah orang yang tergabung dalam Aliansi Kebangsaan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) mengalami luka-luka.
Dalam pernyataan sikap pada unjuk rasa di depan gedung DPRD Bali di Denpasar, Rabu, AMBPP pada pokoknya mengutuk tindak kekerasan yang dilakukan Front Pembela Islam (FPI) dan Komando Laskar Islam (KLI) terhadap kalangan AMBPP yang saat itu merayakan hari lahir Pancasila.
Unjuk rasa yang melibatkan lebih dari seratus orang dengan menggelar puluhan poster dan spanduk itu, dimulai dengan berjalan kaki dari monumen Perjuangan Rakyat Bali menuju gedung DPRD dan berakhir di depan kantor Gubernur Bali.
Di dua lokasi tersebut, para pengunjuk rasa sempat menggelar orasi sembari meneriakkan yel-yel yang intinya mengutuk semua jenis aksi kekerasan, premanisme, brutalisme yang terjadi di Monas 1 Juni pada saat anak bangsa merayakan hari lahir Pancasila.
Kepada Presiden dan jajaran penegak hukum di Indonesia seperti Polri, Kejaksaan dan Kehakiman, AMBPP mengharapkan dapat mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku aksi tersebut.
Pancasila harga mati Indonesia
Koordinator lapangan aksi, Nyoman Semara Cipta, mengingatkan bahwa UUD 45 dan Pancasila merupakan harga mati bagi keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia.
"Kami masyarakat Bali mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu mengahadapi segala bentuk isu dan gerakan-gerakan yang berupaya memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa," kata Semara dalam orasinya di hadapan sejumlah anggota DPRD Bali.
AMBPP yang ambil bagian dalam demo siang itu terdiri atas unsur KMHDI, BEM Mahendradatta, Ashram Gandhi, LBH Bali, Sandi Murti, FPM Unud dan sejumlah LSM lain dari berbagai kabupaten di Pulau Dewata.
DPRD Bali kutuk kekerasan di Monas
Selama di gedung dewan, para demonstran diterima Ketua DPRD Bali IB Wesnawa, didampingi sejumlah ketua komisi dan anggota yang lain.
Wesnawa menyatakan dukungannya terhadap sikap yang diambil AMBPP, yang mengutuk dan menyesalkan terjadinya aksi kekerasan di kawasan Monas, Jakarta.
Ketua DPRD berjanji akan menyampaikan selebaran yang diserahkan AMBPP kepada pimpinan DPR-RI. "Kami akan secepatnya serahkan ke DPR-RI di Jakarta," katanya.
Setelah menyerahkan nota pernyataan sikap, para pengunjuk rasa meneruskan berjalan kaki ke depan kantor Gubernur Bali untuk kembali "cuap-cuap" sebelum kemudian dengan tertib membubarkan diri.
Unjuk rasa yang mendapat pengawalan cukup ketat dari jajaran Poltabes Denpasar, sempat mendapat perhatian masyarakat setempat.(*)
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2008
