Pekanbaru (ANTARA News) - Ketika Indonesia berada dalam kondisi ketidakpastian akibat dampak kenaikan harga BBM dan situasi politik yang makin memanas jelang Pemilihan Presiden 2009, media massa selayaknya menyuguhkan pemberitaan yang mencerahkan masyarakat dengan mengedepankan prinsip-prinsip jurnalisme damai (peace journalism).
Demikian disampaikan Staf Ahli Menkominfo Bidang Media Massa Hendry Subiakto dalam pembukaan Pelatihan Jurnalisme Pendidikan Pemilih Menuju Pemilu 2009, di Pekanbaru, Riau, Senin.
"Media massa bukan hanya menyuguhkan fakta dan realita, tapi perlu menjadi bagian dari solusi," katanya.
Ia mengaku menyayangkan masih banyak media massa lebih menerapkan jurnalisme perang dan kekerasan dalam pemberitaan mereka, yang lebih memberitakan konflik dan sedikit mengungkap akar permasalahan untuk memberi solusi.
Ia mengatakan pemberitaan akhir-akhir ini terkesan malah memperbesar konfrontasi antara elite politik seperti contoh kasus Habib Rizieq dari Front Pembela Islam (FPI) dan Gus Dur.
"Jurnalisme seperti itu menjadikan arena konflik sebagai fokus pemberitaan, bukan mengurai salah pengertian dan dampak yang ditimbulkan dari konflik itu," kata Henry yang juga Ketua Dewan Pengawas Perum LKBN ANTARA itu.
Meski banyak kalangan menilai berita konflik menjadi hal yang bernilai jual karena menarik, ujarnya, namun hal tersebut sebenarnya tidak menyelesaikan masalah.
Tanpa ingin mendikte, ia mengatakan tidak ada ruginya perusahaan media massa memberi porsi lebih pada masyarakat di luar elite politik yang penuh dengan kepentingan. Suara dari masyarakat, yang selama ini menjadi suara yang tidak terdengar (voice of the voiceless), merupakan salah satu prinsip jurnalisme damai yang harus ditonjolkan.
Sementara itu, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Tarman Azzam menambahkan, prinsip jurnalisme damai perlu dibakukan dalam prosedur atau aturan perusahaan media massa. Hal tersebut dinilainya sangat diperlukan karena media massa tidak akan pernah objektif dan netral.
"Ada prosedur internal perusahaan yang menjadi pagar pemberitaan, wartawan tidak bisa netral tapi mereka juga bisa lebih objektif ketika harus tunduk pada sebuah aturan," katanya.(*)
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2008
