Mataram (ANTARA News) - Semestinya para pengungsi Ahmadiyah di asrama Transito Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) menjalani kehidupan normal seperti warga lainnya karena masa tanggap darurat telah berakhir, kata pejabat daerah NTB.
Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan NTB, Drs. H. Junaidi Najamuddin, mengemukakan hal itu kepada wartawan, di Mataram, Selasa.
"Kalau merujuk pada pengertian tanggap darurat, seharusnya mereka (pengungsi Ahmadiyah) sudah kembali ke sanak keluarganya atau hidup layak di luar lokasi pengungsian," katanya.
Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di wilayah NTB, diperkirakan lebih dari 180 orang. Sebanyak 33 Kepala Keluarga (KK) atau 130 jiwa mendiami Mataram, Ibukota Provinsi NTB dan puluhan jamaat lainnya yang berjumlah 50 jiwa berada di Kabupaten Lombok Tengah.
Khusus di Mataram, sejak 4 Pebruari 2006 sebanyak 130 orang mendiami asrama Transito Mataram setelah rumah mereka di Kecamatan Lingsar, Lombok Barat dirusak dan dibakar massa.
Najamuddin mengatakan bantuan tanggap darurat berupa beras sebanyak 400 gram/orang untuk pengungsi Ahmadiyah di wilayah NTB itu hanya cukup untuk jatah enam bulan ke depan.
"Kami akan ajukan lagi permintaan dukungan beras dari Departemen Sosial untuk pengungsi Ahmadiyah. Kalau tidak diberi, maka dengan sendirinya bantuan tanggap darurat untuk mereka berakhir," ujarnya.
Dia menjelaskan, JAI NTB mengungsi ke asrama Transito Mataram sejak 4 Pebruari 2006 dan semenjak itu penanganan tanggap daruratnya oleh Dinas Sosial Kota Mataram.
Setelah 4 Pebruari 2007, Pemerintah Kota Mataram mengakhiri bantuan tanggap darurat itu sehingga diambil alih oleh Pemerintah Provinsi NTB hingga dialokasikan beras bantuan sebanyak 14 ton.
"Sejauh ini bantuan tanggap darurat yang disalurkan Dinas Sosial NTB sudah mencapai 12 ribu ton, masih tersisa dua ribu ton namun hanya cukup untuk jatah enam bulan ke depan," ujar Najamuddin.
Mengenai kepedulian Pemerintah terhadap masa depan JAI NTB pascapengumuman Surat Keputusan Bersama (SKB) awal Juni lalu, Najamuddin mengatakan Pemerintah Provinsi NTB masih harus menggelar pertemuan koordinasi terkait lokasi yang hendak dituju para pengungsi Ahmadiyah itu.
"Akan ada rapat koordinasi untuk membahas alternatif-alternatif bagi para pengungsi Ahmadiyah. Apakah ditransmigrasikan atau diharuskan membaur dengan masyarakat lainnya, nanti diketahui secara jelas," ujarnya.(*)
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2008
