Jakarta (ANTARA News) - Proyek monorel yang terhambat karena kurangnya dana akhirnya akan diambil alih Pemerintah Pusat bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo menyebut bahwa keterlibatan Pemerintah Pusat itu diperlukan karena proyek tersebut membutuhkan pembiayaan besar.
"Kenapa (keterlibatan) Pusat penting, karena ini melibatkan dana, funding yang cukup besar. Kalau hanya Pemda saja kita barangkali gak kuat membiayainya," kata Gubernur di Balaikota Jakarta, Selasa.
Sementara itu, keterlibatan World Bank disebut Gubernur saat ini masih berupa bantuan untuk melakukan "due diligence".
Proses itu disebut Fauzi untuk memutuskan apakah proyek tersebut masih layak untuk dilanjutkan dan termasuk menentukan pemberian kompensasi bagi PT JM dengan cara yang profesional.
"World Bank itu, pada saat ini hanya bersedia membantu untuk melakukan `due diligence` jika pemerintah meminta. Kita belum putuskan. Tapi due diligence itu perlu, karena cara yang profesional begitu. Dari due diligence itu bisa ditentukan ini adalah pengeluaran Anda (PT JM) yang akan kami beri kompensasi, yang ini tidak bisa karena alasan apa," paparnya.
Direktur Utama PT JM, Sukmawati Syukur menyebut bahwa pihaknya menerima keputusan Pemprov untuk melakukan pengambilalihan.
"Kalau Gubernur sudah ngomong gitu kan salah satu opsi. Tapi masih ada opsi lain. Kita terbuka," katanya.(*)
Pewarta: anton
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2008
