Jakarta (ANTARA news) - Partai Demokrat (PD) menduga keputusan DPR meloloskan hak angket mengenai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) diarahkan untuk memakzulkan (impeachment) pemerintahan.
Hal itu diungkapkan Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR Syarief Hasan di Gedung DPR/MPR Jakarta, Rabu, berkaitan dengan hak angket yang telah disetujui DPR RI pada Selasa (24/6).
Syarief Hasan mengemukakan, arah pemakzulan terhadap pemerintahan melalui hak angket dapat dilihat dari pandangan fraksi-fraksi DPR terkait usul penggunaan hak tersebut. Fraksi-fraksi menganggap, dengan menaikkan harga BBM, pemerintah telah melanggar konstitusi.
Dengan menganggap adanya pelanggaran konstitusi, maka arah sikap fraksi-fraksi itu sudah bisa ditebak, yaitu pemakzulan pemerintahan.
Dia menyatakan, tidak ada jaminan hak angket justru untuk membantu pemerintah.
PD mempertanyakan pengajuan hak angket karena kenaikan BBM sebenarnya sudah disadari oleh seluruh anggota DPR. Kenaikan harga BBM tidak bisa dihindari akibat kenaikan harga BBM dunia. DPR juga telah menyetujui kenaikan harga itu saat membahas APBN 2008.
Karena itu, hak pemerintah untuk melakukan langkah-langkah jika harga BBM di atas 100 dolar AS per barel. Jika angka itu terlampaui, pemerintah dapat menaikan harga BBM dalam negeri.
"Kenaikan BBM adalah domain pemerintah. Hal itu telah dilakukan secara transparan," katanya.
Dia mengemukakan, kesalahan korporasi di Pertamina dan kesalahan kebijakan Departemen ESDM tidak bisa dibebankan kepada pemerintahan saat ini saja.
"Mengapa tidak pada pemerintahan yang lalu juga. Kebijakan di era sebelumnya seperti menjual gas murah Tangguh ke RRC, di era Megawati dan kebijakan lainnya yang diambil Gus Dur maupun Habibie, apa tidak perlu di-angket-kan juga?," katanya.
Dia mempertanyakan, sikap pimpinan partai ataupun kader-kader partai yang ada pemerintahan yang terkesan tidak mau tahu terhadap sikap fraksinya di DPR. Padahal, fraksi adalah kepanjangan tangan partai dan tidak mungkin fraksi berani mengambil keputusan tanpa diketahui oleh pimpinan partai.
"Mereka seharusnya konsisten kalau sudah menempatkan orang-orangnya di pemerintahan," katanya.(*)
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2008
