Jakarta (ANTARA News) - Maraknya kasus `illegal logging` (pembalakan liar)_di pedalaman Provinsi Papua mendapat sorotan sejumlah anggota Komisi III DPR RI, sekaligus mereka mendesak pihak Kejaksaan Agung agar lebih agresif menggerakkan jajarannya untuk memberantasnya.
Hal ini mengemuka pada Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Jaksa Agung Hendarman Supandji bersama jajarannya, di Jakarta, Rabu malam.
"Kami mendapat informasi langsung dari beberapa pejabat dan warga, sejumlah perusahaan yang berkedok mengelola perkebunan sawit, di antaranya PT Korindo (usaha patungan dengan pihak Korea Selatan), diduga melakukan tindakan `illegal logging` di wilayah Kabupaten Boven Digoel," kata Gayus Lumbuun (Fraksi PDI Perjuangan).
Jaksa Agung Hendarman Supandji sendiri dengan tegas menyambut hangat masukan ini, dan bertekad segera menindaklanjutinya.
"Terimakasih atas masukan ini. Kami segera melaksanakan tindakan tegas hingga jajaran terbawah," tandasnya.
Sebelumnya, sebuah elemen generasi muda bernama Presidium Komunitas Pemuda Papua Bersatu, menyampaikan pula masukan melalui Komisi III DPR RI berisi empat butir pernyataan.
Pertama, mendesak jajaran Kejaksaan melalui Komisi III DPR RI, agar agresif menyelidiki dan menindak berbagai kasus `illegal logging` di pedalaman Provinsi Papua, karena aparatnya lainnya dianggap tak bergerak maksimal.
Kedua, Salah satu kasus `illegal logging` menonjol, diduga melibatkan orang-orang sebuah perusahaan Korea (PT Korindo), di wilayah Kabupaten Boven Digoel, juga sejumlah perusahaan lainnya di pedalaman.
Ketiga, warga dan Pemerintah di beberapa kabupaten di wilayah pedalaman Papua juga minta pengertian Jaksa Agung melalui Komisi III DPR RI, agar bisa bertindak tegas atas adanya indikasi `orang-orang pusat` dalam kasus-kasus pengelolaan hutan di sana.
Keempat, mereka amat tersinggung atas ulah seorang menteri yang pernah datang di sebuah lokasi hutan, tanpa memberitahu Muspida setempat, tetapi langsung ke tempat satu perusahaan swasta dengan menumpang pesawat carteran.
"Institusi Kejaksaan memang mendapat apresiasi warga dan Pemerintah di Papua, karena tinggal lembaga inilah yang dianggap bisa dengan serius menindak para pelaku `illegal logging`. Namun, diharapkan bisa bertindak semakin agresif, karena hutan yang menjadi paru-paru dunia di Tanah Papua semakin gundul dengan resiko bermacam-macam di kemudian hari," kata Gayus Lumbuun lagi.
Hasil monitoring dari lapangan itu pun diangkat Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Azis Syamsuddin (Fraksi Partai Golkar), serta rekannya sesama fraksi itu, Aulia Rachman, yang juga mendesak pihak Kejaksaan semakin agresif bertindak di seluruh pedalaman Papua.
Mayoritas anggota Komisi III DPR RI bersama jajaran Kejaksaan Agung akhirnya sepakat, penindakan `illegal logging` di berbagai daerah, terutama di pedalaman Papua, harus ditingkatkan secara lebih agresif.
"Terima kasih atas dukungannya. Kami akan lebih agresif lagi," tegas Hendarman Supandji.(*)
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2008
