Jambi (ANTARA News) - Di sela-sela kunjungan kerja ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, Minggu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyempatkan diri berdialog dengan warga.
Empat penanya yang mewakili tiga kabupaten di wilayah timur, tengah, dan barat Jambi tidak menyia-nyiakan waktu untuk menyampaikan curahan hatinya kepada orang nomor satu di Indonesia itu.
Kepala Desa Sarang Burung, Abdul Haris, yang mewakili forum kepala desa seKabupaten Muaro Jambi meminta pemerintah untuk mempertimbangkan penggunaan data 2005 yang dipakai untuk menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT).
"Kami sebagai kepala desa kewalahan karena yang jadi sasaran di bawah itu Kades. Tidak jarang siang-malam kami digedor warga yang diminta dimasukkan ke daftar penerima bantuan," tuturnya.
Menurut Abdul, kepala desa tidak bisa berbuat apa-apa karena yang digunakan pemerintah untuk pembagian BLT adalah data kemiskinan pada 2005.
Ia juga menambahkan, apabila BLT yang diberikan pemerintah hanya Rp100 ribu per bulan, maka lebih baik rakyat diberikan modal usaha yang dapat mengeluarkan mereka dari jerat kemiskinan.
Menanggapi hal tersebut, Presiden Yudhoyono mengatakan BLT adalah kebijakan pemerintah yang dilakukan mengiringi keputusan menaikkan harga BBM.
Bantuan itu perlu diberikan kepada mereka yang kesulitan dengan kenaikan BBM sebesar 28,7 persen sehingga membutuhkan bantuan tunai.
Sedangkan bantuan berupa modal, lanjut Presiden, sudah disediakan oleh pemerintah melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).
Sedangkan Menteri Soaial Bachtiar Chamsyah yang menyertai rombongan Presiden menjelaskan bahwa data 2005 yang dipakai pemerintah sebenarnya tidak hanya meliputi orang miskin tetapi juga orang hampir miskin.
Ia justru mengatakan masyarakat memiliki "penyakit" yang tidak mengaku miskin saat disurvei oleh Badan Pusat Statistisk, namun akhirnya yang kaya mengaku miskin ketika saatnya bantuan dibagikan.(*)
Pewarta: rusla
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2008
