Jakarta (ANTARA News) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap bekerjasama dengan pihak terkait untuk membongkar dan memperbaiki pengelolaan sektor minyak dan gas (migas) yang dinilai sangat tertutup.
Wakil Ketua KPK bidang pencegahan, Haryono di Jakarta, Rabu, mengatakan, KPK akan membantu memfasilitasi pencarian solusi untuk manajemen pengelolaan migas, mulai dari hulu sampai ke hilir.
Menurut Haryono, KPK akan segera berkomunikasi dengan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan BP Migas.
"Kami sedang mengolah dan dalam waktu dekat kami akan berkomunikasi dan minta klarifikasi dari pihak ESDM dan BP Migas," kata Haryono.
Haryono menyoroti aktivitas pengangkatan minyak atau `lifting`. Menurut dia, aktivitas ini seharusnya diawasi oleh BP Migas sebagai wakil pemerintah, bukan diserahkan kepada konsultan.
"Ini kan beresiko tinggi," kata Haryono.
Dia juga menitik beratkan perhatian pada potensi pemborosan uang negara akibat beban "cost recovery".
Menurut Haryono, sejak 1981, Indonesia harus menanggung 100 persen seluruh biaya yang timbul dari aktivitas eksplorasi migas, termasuk pembayaran aset eksplorasi.
Pembayaran aset eksplorasi ini, menurut Haryono, sangat berpotensi merugikan negara karena aset cenderung mengalami penyusutan nilai dalam jangka waktu tertentu.
Secara umum, Haryono menekankan bahwa penanganan sektor migas harus terbuka dan memihak kepentingan nasional.
"Masalahnya itu sifat tertutup," katanya.
Haryono mencontohkan, setiap laporan kegiatan pengelolaan migas selalu bersifat tertutup dan rahasia. Bahkan, DPR sebagai mitra pemerintah pun hanya menerima laporan tanpa disertakan dalam serangkaian kegiatan di bidang migas.(*)
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2008
