Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah menginginkan pembahasan anggaran dalam APBN Satuan III tidak dilakukan bersama DPR RI, namun keinginan itu dinilai sebagai strategi untuk "memainkan" alokasi anggaran.
"Selama ini pembahasan anggaran di DPR RI memang sampai Satuan III. Pemerintah tidak menghendaki hal itu," kata Anggota Fraksi PDIP DPR RI Eva Sundari di Gedung DPR/MPR Jakarta, Jumat.
Dia mengungkapkan, keinginan Pemerintah untuk membahas sendiri satuan III itu seiring dengan desakan sejumlah LSM dan pengamat. Momentum itu dimanfaatkan Pemerintah untuk menggunakan instrumen IMF agar DPR tidak dilibatkan dalam pembahasan Satuan III.
DPR sebenarnya menghendaki agar pembahasan seluruh alokasi anggaran dilakukan secara terbuka dan transparan agar diketahui publik. Namun Pemerintah menolak hal itu.
"Dalam pembahasan tertutup memang terlihat indikasi adanya pejabat-pejabat yang main proyek," kata Anggota Anggaran DPR RI ini.
Misalnya, pejabat mengusulkan anggaran dalam jumlah tertentu untuk mengganti seragam pegawai atau untuk pengadaan sarana yang sebenarnya tidak diperlukan. Kalaupun sarana itu diperlukan, namun tidak terlalu banyak dan harganya tidak mahal.
"Usul aneh-aneh muncul dari pejabat pemerintah dalam membahas Satuan III. Pembahasannya dilakukan secara tertutup sehingga lebih leluasa mengajukan proyek-proyek tertentu," katanya.(*)
Pewarta: kunto
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2008
