Jakarta (ANTARA News) - Sejumlah tokoh dan aktivis Kawasan Timur Indonesia dari berbagai latar belakang, di antaranya Hatta Taliwang (NTB), HAR Maklin (Sulsel), Ray Sahetapi (Maluku), Boy Sompotan (Sulut), meminta Wapres Jusuf Kalla tidak melupakan idealisme perjuangan awal sebelum tampil di pentas pemerintahan.
"Belakangan ada sorotan kritis dari kawan-kawan dari Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi hingga Kalimantan, bahwa beliau terkesan sudah kurang memperhatikan idealisme memperjuangkan KTI. Jika ini benar-benar terbukti, kami akan tidak dukung dia pada Pemilu Legislatif (Pileg) maupun Pemilu Presiden (Pilres) 2009 mendatang," kata Hatta Taliwang kepada ANTARA, di Jakarta, Senin.
Ia mengatakan itu dalam sebuah diskusi yang dihadiri para tokoh dalam sebuah paguyuban bernama Solidaritas Kebangkitan Ekonomi Kawasan Timur Indonesia (Tata KTI), antara lain dihadiri pula oleh tokoh-tokoh seperti Laode Ide (Sulawesi Tenggara), Zainal Bintang (Sulawesi Selatan), Freddy Roeroe (Sulawesi Utara), dan beberapa wartawan.
Hatta Taliwang dan HAR Maklin melanjutkan, saat ini pihaknya tengah mengevaluasi berbagai masukan, sorotan serta kritikan tentang kinerja Jusuf Kalla sebagai simbol perjuangan KTI di pentas tertinggi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.
"Memang ada beberapa indikasi menunjuk pada tidak terbuktinya janji-janji yang pernah dilontarkan pak Jusuf Kalla dulu (saat berkampanye jadi Wakil Presiden), bahwa dia akan banyak mengalihkan dana-dana infrastruktur, pendidikan dan kesehatan ke KTI. Yang terjadi sekarang, jauh panggang dari api. Tetapi kami belum bisa buru-buru memvonisnya," kata aktivis politik yang dulu juga pernah mengecam kepemimpinan Amien Rais di partainya.
Konsekuensi Moral
Tata KTI sendiri, menurutnya, sedang memformulasikan konsep-konsep terkini (`updating concept`) bagi pengembangan KTI, agar keutuhan NKRI tetap terjaga abadi.
"Ingat, jika KTI terus saja `dianaktirikan`, padahal kawasan ini memiliki deposit energi, mineral dan pangan terbesar bagi kepentingan Indonesia di masa depan, maka ini akan jadi bom waktu berbahaya bagi keutuhan NKRI," tandasnya.
Untuk itulah, menurutnya, ada konsekuensi moral bagi para politisi dan aktivis yang selama ini menjadikan KTI sebagai basis perjuangan, tetapi kemudian ternyata tak bisa merealisasikan kepentingan kawasan setelah berkuasa.
"Ke depan, kami akan membuat kontrak politik kepada semua partai politik (Parpol) dan tokoh yang akan tampil dalam pentas Pemilihan Umum (Pemilu), baik itu Pemilu Legislatif (Pileg) maupun Pemilu Presiden (Pilres), agar bisa konsisten dan konsekuen dengan idealisme perjuangan itu," tegasnya.
Hanya Parpol atau tokoh yang punya komitmen demikian akan dipilih rakyat di KTI. "Ini telah mulai kami gulirkan di seluruh pelosok pulau Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku hingga Papua," ujar Hatta Taliwang.(*)
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2008
