Harare, (ANTARA News) - Pemerintah Zimbabwe mengatakan, Selasa, penolakan pemimpin G8 atas keabsahan Presiden Robert Mugabe disertai ancaman sanksi keuangan adalah rasis dan menghina para pemimpin Afrika.
"Mereka ingin merusak upaya Uni Afrika dan upaya (penengahan) Presiden Afrika Selatan Thabo Mbeki karena mereka rasis, karena mereka mengira hanya orang kulit putih yang berpikir lebih baik," kata Wakil Menteri Informasi Bright Matonga.
"Itu merupakan penghinaan pada pemimpin Afrika," kata Matonga.
Matonga bersikeras bahwa Mugabe, yang terpilih bulan lalu dalam pemilihan yang dikecam, adalah pemimpin negara Afrika selatan yang sah.
"Presiden Mugabe adalah presiden Zimbabwe yang sah dan tidak ada peningkatan kekuatan atau tekanan yang akan membalikkannya," ia mengatakan.
Para pemimpin Kelompok Delapan (G8) negara kaya menyelesaikan pertemuan puncak mereka di Jepang dengan menolak keabsahan Mugabe dan menjanjikan (langkah lebih lanjut) terhadap rezim itu karena pemilihan yang diperselisihkan.
Matonga menuduh mereka berusaha untuk membuat "struktur yang paralel" dengan Uni Afrika, yang menunjuk Mbeki sebagai penengah regional dalam krisis pemilihan di Zimbabwe.
Matonga mengatakan bahwa jika mereka tidak senang dengan keputusan mengenai Zimbabwe, mereka seharusnya menyampaikan keprihatinan mereka melalui saluran yang relavan yaitu Uni Afrika.
"Mbeki lebih berpengalaman dan akrab dengan daerah Zimbabwe karena ia orangnya di wilayah itu," katanya.
"Inggris dan Amerika berupaya untuk membuat struktur yang paralel dengan Uni Afrika...dan mereka seharusnya mengadopsi rekomendasi Mbeki."
Pemimpin oposisi Zimbabwe, Morgan Tsvangirai, mengatakan pembicaraan tidak akan dimulai lagi hingga prasyarat dipenuhi.
Syarat itu termasuk penghentian kekerasan terhadap pendukung oposisi, dan penunjukan seorang utusan tetap oleh Uni Afrika untuk memantau Mbeki dalam penengahan.
Partai itu sering mengatakan Mbeki sebaiknya mundur sebagai penengah dalam krisis itu.(*)
Editor: Aditia Maruli Radja
COPYRIGHT © ANTARA 2008
