Banda Aceh (ANTARA News) - Reformasi birokrasi harus fokus untuk mewujudkan aparatur yang profesional sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
"Reformasi birokrasi harus fokus pada upaya mewujudkan sosok aparatur yang memiliki integritas tinggi, profesional, tangguh, memiliki nilai-nilai moral dan kejujuran serta memenuhi standar kompetensi," kata Sekretaris Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Husni Bahri TOB, di Banda Aceh, Rabu.
Hal itu disampaikan pada pembukaan Diklat Kepemimpinan Tingkat III (Diklatpim III) angkatan III 2008 yang diikuti 40 peserta selama 49 hari bagi aparatur jajaran Pemerintah Aceh di aula Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Aceh.
Reformasi birokrasi aparatur merupakan rangkaian kegiatan pembaruan secara konsepsional, sistematis dan berkelanjutan dengan melakukan penataan, peninjauan, penertiban, perbaikan, penyempurnaan dan pembaruan sistem kebijakan termasuk perbaikan akhlak moral.
Sesuai dengan visi Pemerintah Aceh untuk mewujudkan perubahan yang fundamental dalam segala sektor kehidupan masyarakat, maka Aceh harus terbebas dari praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dengan melakukan reformasi di segala sektor kehidupan.
Birokrasi sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan juga harus mereformasi diri dalam upaya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
Reformasi birokrasi menitikberatkan pada kelembagaan dengan ciri organisasi "ramping struktur dan kaya fungsi", sumber daya manusia (SDM) yang profesional, netral dan sejahtera, akuntabilitas kinerja aparatur, pengawasan terkoordinasi dengan baik, pelayanan publik yang prima, dan budaya kerja yang produktif.
"Saat ini reformasi birokrasi dititikberatkan pada dua masalah mendasar, yaitu penataan kelembagaan pemerintah dan rasionalisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS)," tambahnya.
Penataan kelembagaan diarahkan untuk mewujudkan organisasi pemerintahan yang efisien dan efektif serta peningkatan kapasitas SDM aparatur.
Rasionalisasi PNS lebih ditekankan agar rekrutmen pegawai disesuaikan dengan kualitas, komposisi, distribusi dan kompetensi yang dibutuhkan secara ideal demi kepentingan efesiensi dan efektivitas kerja organisasi pemerintah.
Melalui diklat ini peserta diharapkan mampu menerapkan kepemimpinan transformasi yang kuisioner, yaitu kepemimpinan institusi yang kuat di lingkungan birokrat melalui pengembangan organisasi pembelajaran pada masing-masing level pemerintahan.(*)
Pewarta: kunto
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2008
