Amsterdam (ANTARA News) - Jaksa Pengadilan Kejahatan Internasional (ICC) akan mengusahakan penangkapan para pejabat penting Sudan -- mungkin bahkan presidennya -- ketika ia membuka kasus kejahatan perang baru di Darfur.
Pihak penuntut mengatakan belum lama ini bahwa kepala jaksa ICC Luis Moreno-Ocampo akan mengajukan kepada hakim "bukti kejahatan yang dilakukan di seluruh Darfur dalam lima tahun terakhir" dan berusaha untuk menuduh satu atau sejumlah orang, tapi tidak memberikan rincian.
Sudan mengatakan tindakan seperti itu dapat merusak proses di Darfur dan pejabat bantuan mengkhawatirkan balas dendam potensial. Penyelidikan Darfur dapat juga mempermalukan Cina, sekutu dekat Sudan, hanya beberapa pekan sebelum dimulainya Olimpiade Beijing.
Moreno-Ocampo mengatakan bulan lalu "semua aparat negara" Sudan terlibat dalam kampanye yang diorganisasikan untuk menyerang warga sipil di Darfur dan mengatakan ia akan menyampakan pada hakim bukti yang melibatkan para pejabat Sudan itu Juli.
Hakim ICC telah mengeluarkan surat perintah penangkapan bagi dua tersangka Sudan tahun lalu -- menteri pemerintah Ahmad Harun dan komandan milisi Ali Kushayb. Khartoum menolak menyerahkan mereka, dengan mengatakan pengadilan Sudan dapat menangani penjahat perang.
Beberapa pakar internasional mengatakan sedikitnya 200.000 orang telah tewas di Darfur dan 2,5 juta orang terlantar sejak pemberontakan meletus 2003. Khartoum mengatakan hanya 10.000 orang yang tewas.
Moreno-Ocampo mengatakan pada Dewan Keamanan PBB Juni bahwa Sudan tidak bekerjasama dengan ICC dan tidak melakukan tindakan sendiri terhadap kedua orang itu, dan ia telah merencanakan kasus baru.
Kantornya mengatakan ia akan mengadakan konferensi pers Senin ketika ia akan "meringkaskan bukti, kejahatan dan nama orang yang dituduh".
"Tak akan saya izinkan"
Spekulasi tersebar luas bahwa ia bahkan dapat mentargetkan Presiden Sudan Omar Hassan al-Bashir, yang telah mengatakan Sudan akan bekerjasama dengan ICC "tak akan saya izinkan".
Di PBB, Sekjen PBB Ban Ki-moon menolak untuk mengatakan siapa yang akan disebut atau apa konsekuensi yang mungkin akan menimpa pasukan penjaga perdamaian PBB-Uni Afrika yang sedang berjuang di Darfur, yang telah kehilangan tujuh tentara dalam serangan oleh milisi tak dikenal Selasa.
"Perdamaian tanpa keadilan tidak dapat bertahan," katanya pada konferensi pers. "Saya akan menilai semua situasi ketika akan ada pengumuman oleh ICC."
Beberapa sumber dalam masyarakat bantuan di Sudan mengatakan keamanan telah ditingkatkan menjelang pengumuman dan persiapan dilakukan bagi staf tidak penting untuk meninggalkan Darfur.
Hakim mungkin akan memerlukan beberapa pekan atau bahkan beberapa bulan untuk memutuskan mengenai kemungkinan permintaan bagi surat perintah penangkapan baru.
Alex de Waal, seorang pakar Sudan dari Dewan Riset Ilmu Pengatahuan Sosial yang bermarkas di New York, memperingatkan bahwa mencari para pemimpin penting Sudan dapat memberanikan pemberontak di Darfur dan menyalakan kembali konflik.
"Bashir adalah seorang yang angkuh, mudah marah dan ledakan emosional, yang membalas penghinaan dengan amukan," katanya. "Prospek baginya untuk membalas dengan sangat agresif sangat nyata, sebagaimana prospek bagi polarisasi dan pertumpahan darah".
Abdelmahmood Abdalhaleem, wakil tetap Sudan untuk PBB, minta penuntut "memiliki rasa tanggungjawab". "Kami tidak takut ancaman Ocampo," katanya.
"Jika ia menyebut nama presiden kami maka ia ada kewajiban untuk menyebut 40 juta warga Sudan yang dengan tegas menolak pemerasan itu."
Baru sekitar 9.000 tentara dan polisi dari 26.000 personil pasukan penjaga perdamaian PBB-Uni Afrika yang direncanakan telah dikerahkan di Darfur, sebagian karena kekhawatiran Sudan mereka dapat digunakan ICC untuk melaksanakan surat perintah penangkapannya.
Cina telah menasehati Sudan untuk bekerjasama dengan upaya PBB untuk memecahkan krisis Darfur tapi menghadapi kecaman Barat sebagai pemasok senjata terbesar Khartoum dan karena tidak menggunakan minyak dan investasinya untuk menekan lebih keras bagi diakhirinya konflik itu.
Dibentuk pada 2002 di Den Haag sebagai pengadilan kejahatan perang tetap pertama, ICC juga sedang menyelidiki kejahatan di Uganda, Republik Demokratik Kongo dan Republik Afrika Tengah, tapi baru empat orang yang ditahan, semuanya dari Kongo, demikian Reuters.(*)
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2008
