Jakarta, (ANTARA News) - Langkah reformasi birokrasi ternyata tak semudah membalikkan telapak tangan, karena mengaitkan pembaharuan pola pikir dan pola budaya aparatur negara yang nota bene bermental priyayi, kata Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Taufik Effendi.
Padahal, misi reformasi birokrasi, yakni mengembalikan cita dan citra birokrasi pemerintah sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, katanya ketika menjadi pembicara pada seminar nasional pengawasan yang dilaksankan Itjen Depag, di Jakarta, Senin.
"Sebagai pelayan masyarakat, paling tidak, harus dapat menyenangkan orang yang dilayani dan bertugas secara profesional," ujarnya.
Seorang pelayanan, kata Taufik, jangan pernah mempersulit atau menunda-nunda pelayanan, melainkan berupaya mempermudah dan mempercepat pelayanan.
"Pegawai negeri yang mempersulit dan menunda-nunda pelayanan sudah menunjukkan perilaku koruptif," tegas Taufik Effendi.
Sungguh sangat ironis negara besar seperti Indonesia dalam posisi geografis yang strategis, jumlah penduduk nomor empat terbesar di dunia, dengan beraneka ragam kekayaan alam yang melimpah, namun sebagain besar penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan.
"Kuncinya adalah peningkatan kualitas pelayanan publik," tegasnya.
Seluruh aparatur pemerintah, kata Taufik, memiliki kewajiban untuk menata kembali, menyederhanakan, memodernisasikan tata laksana pemerintah, termasuk tata laksana pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi. (*)
Editor: AA Ariwibowo
COPYRIGHT © ANTARA 2008
