Jakarta, (ANTARA News) - Indonesian Corruption Watch (ICW) menyampaikan desakan agar Panitia Angket Kenaikan Harga BBM DPR bekerja optimal mengungkap persoalan perminyakan nasional. Lembaga ini siap membantu dengan memasok data dan informasi mengenai hal tersebut.
Delegasi ICW dipimpin Kepala Pusat Data dan Analisis ICW Firdaus Ilyas diterima Ketua Panitia Angket DPR Zulkifli Hasan di Ruang Fraksi PAN Gedung DPR/MPR di Jakarta, Kamis.
Zulkifli didampingi sejumlah Anggota Fraksi PAN, antara lain, Dradjat Wibowo, M Nadjib, Andi Ruliandi Paris, Sayuti Asyatri dan Ichwan Iskak.
ICW menyampaikan bahwa dugaan kerugian negara akibat pengelolaan perminyakan yang tidak transparan menyebabkan kerugian negara Rp194 triliun. Kerugian negara itu diperkirakan berasal dari tidak adanya transparansi pemasukan negara dari pajak dan konsesi bagi hasil perusahaan-perusahaan minyak kepada negara.
"Panitia Angket diharapkan mampu menggali berapa pajak dan konsesi bagi hasil yang diberikan perusahaan minyak kepada negara. Tetapi untuk persoalan ini saja, BP Migas dan Kementerian EDSM belum tentu mau," kata Firdaus.
Dia mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diperoleh ICW, Ditjen Pajak merasa frustrasi karena Kementerian ESDM dan BP Migas tampak tidak transparan mengenai hal ini.
ICW berharap, Panitia Angket DPR bekerjasama dengan KPK untuk mengusut ketidakberesan dalam pengelolaan manajemen perminyakan nasional.
Zulkilfi Hasan mengemukakan, Panitia Angket terus bekerja. Saat ini, fraksi-fraksi sedang menyusun berbagai materi untuk dibahas dalam rapat pleno. "Kami juga akan menggali informasi dan data yang lebih lengkap lagi," katanya. (*)
Editor: AA Ariwibowo
COPYRIGHT © ANTARA 2008
