Jakarta (ANTARA News) - Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Aliansi Suara Rakyat (ASR) mendorong Pansus DPR tentang Hak Angket untuk menyelidiki masalah bahan bakar minyak (BBM), agar tidak mengendor.
"Ada kekhawatiran di kalangan masyarakat bahwa Pansus Hak Angket akan melempem, karena ada dugaan para anggotanya disuap oleh kalangan tertentu," kata Ketua Umum DPN ASR KH Agus Miftach dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat.
Menurut dia, kekhawatiran tersebut beralasan karena maraknya berita kasus suap yang melibatkan anggota DPR akhir-akhir ini.
"Kami sengaja menemui pihak Pansus untuk mengklarifikasi hal tersebut dan kami yakin Pansus Hak Angket DPR urusan BBM memiliki jawaban yang meyakinkan. Justru citra DPR yang dinilai terpuruk akhir-akhir ini akan kembali bersinar dengan Pansus Hak Angket yang mampu membongkar mafia perminyakan", katanya.
Agus mempertanyakan, transparansi manajemen perminyakan dalam proses manajemen mulai dari hulu hingga hilir.
Dia menduga mafia perminyakan beroperasi dari hulu hingga hilir dengan melibatkan unsur-unsur pengusaha asing dan dalam negeri.
"ASR berpendapat, semua pihak yang diduga terkait harus diperiksa Pansus. Kami berharap hasil Pansus ditintaklanjuti secara hukum. Semua pihak yang bersalah harus dihukum," ujar Agus yang juga ketua umum Ormas Front Persatuan Nasional (FPN) itu.
Dia menjelaskan, kebijakan ekspor massal minyak mentah dan impor massal minyak jadi yang terus dipertahankan sudah memberikan indikasi yang jelas tentang bekerjanya mafia perminyakan yang diduga merugikan negara sekitar Rp200 triliun per tahun.
"Sedang Yang ada di rekening 600 dan 502 milik pemerintah hanya sekitar Rp25 triliun, dari nilai yang seharusnya Rp225 triliun," ujara Agus.
Menurut dia, setiap impor minyak jadi, pihak mafia diduga memperoleh 2 dolar AS per barel, sedang Pertamina sedikitnya mengimpor minyak jadi 300 ribu barel/hari, artinya setiap hari mafia perminyakan diduga meraup uang rakyat paling sedikit 600 ribu dolar AS. "Itu baru dari satu sektor komisi impor, belum lagi dari komisi ekspor dan 'cost-recovery'," katanya.
Agus menambahkan, seharusnya Indonesia, tidak mengalami penderitaan seperti saat ini, jika mafia perminyakan dapat dikikis habis. Mafia Perminyakan harus dijadikan musuh negara karena bertujuan menghancurkan perekonomian nasional.
Oleh sebab itu, katanya, dengan dukungan seluruh rakyat diharapkan Pansus Hak Angket DPR berhasil membongkar dugaan sindikat kejahatan perminyakan yang mengancam eksistensi negara.(*)
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2008
