Massa Koalisi Pemuda Mahasiswa Dan Satpol PP Nyaris Bentrok

Kendari (ANTARA News) - Sekelompok massa yang tergabung dalam Koalisi Pemuda Mahasiswa Penyelamat Kabupaten Buton Utara (Kawal-Butur), Sulawesi Tenggara (Sultra) di Kendari, Senin, nyaris bentrok dengan aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), karena memaksa masuk ke dalam kantor gubernur. Keinginan massa yang hendak menemui langsung Gubernur Sultra, Nur Alam, SE terpaksa terhenti di depan pintu masuk kantor, karena puluhan Satpol PP tidak mengizinkan massa masuk. Aksi saling dorong antarkedua kelompok tidak terhindarkan, namun aksi tersebut segera terhenti ketika Kepala Satpol PP, Ilham Latief meminta massa untuk menghargai tamu yang sedang diterima Gubernur Sultra. Namun, suasana kembali memanas saat massa mengancam akan melempari kantor gubernur dengan batu yang telah mereka siapkan, jika aspirasi mereka tidak diterima langsung oleh gubernur. Suasana kembali mereda setelah Wakil Gubernur Sultra, Saleh Lasata menerima massa di depan pintu masuk kantor gubernur. Koordinator lapangan, Safiun Mindi mengatakan, saat ini terjadi dualisme pemerintahan di Kabupaten Butur, karena masing-masing mempunyai rujukan yang memiliki kekuatan hukum yakni Pjs Bupati versi Mendagri dan Pjs Bupati versi Gubernur Sultra. Kondisi tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan konflik horizontal antarmasyarakat dan membuat masyarakat menjadi terpecah-belah sehingga roda pemerintahan tidak bisa berjalan optimal serta roda pembangunan ikut terhenti. Adanya telegram tanggal 2 dan 17 Juli 2008 dari Mendagri yang ditujukan kepada Gubernur Sultra agar membatalkan surat penunjukannya kepada Sekda Butur sebagai Plh Bupati Butur, sebaiknya dilaksanakan sehingga tidak terjadi dualisme kepemimpinan, katanya. "Gubernur harus mencabut surat keputusannya dan menghargai keputusan Mendagri yang memperpanjang masa tugas, Kasim, SH sebagai Pjs Bupati Butur," ujarnya. Wakil Gubernur Sultra, Saleh Lasata mengatakan, sebaiknya masyarakat tidak mempolemikkan kondisi tersebut dan memberikan kesempatan kepada Gubernur Sultra untuk mengatasi permasalahan itu. "Gubernur belum pernah bertemu langsung dengan Mendagri untuk membahas persoalan ini, sementara kondisi di lapangan lebih diketahui oleh kepala daerah setempat," ujarnya. Usai diterima, massa Kawal-Butur akhirnya membubarkan diri dengan tertib di bawah pengawalan aparat kepolisian.(*)

Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2008