Semarang (ANTARA News) - Penggeledahan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kantor tersangka dugaan korupsi alih fungsi hutan bakau Tanjung Api-Api, Banyuasin, Sumatera Selatan, Yusuf Faisal di Gedung DPR/ MPR dua hari lalu mengindikasikan ada kasus baru.
"Tetapi, saya belum bisa mengungkapkan sekarang," kata Wakil Ketua KPK, M Jasin, di Semarang, Kamis.
Jasin tidak bersedia menjelaskan, adanya indikasi kasus baru tersebut.
KPK, Selasa (29/7) menggeledah Gedung Masaro, Jalan Talang Betutu, Menteng. Pengeledahan itu, berkaitan dengan Yusuf Faisal dalam kasus dugaan korupsi Tanjung Api-Api.
Tim KPK yang berjumlah sekitar 15 orang keluar dari Masaro dengan membawa sejumlah dokumen yang dimasukkan dalam sembilan kardus dan satu koper besar.
Yusuf menjadi tersangka kasus dugaan korupsi alih fungsi hutan bakau menjadi Pelabuhan Tanjung Api-Api di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.
Dalam kesempatan itu, Jasin mengatakan, korupsi di Indonesia masih cukup parah. Tak hanya pemerintahan, peran sektor swasta pun cukup dominan. Data KPK tahun 2006 menyebutkan, 80 persen korupsi didukung sektor swasta mulai dari pola "mark up", "mark down", hingga "feedback" (atau semacam "fee").
"Makanya ada gubernur, bupati atau walikota yang tersandung korupsi. Kasus-kasus itu lebih banyak pada masalah pengadaan barang dan jasa yang melibatkan swasta," katanya.
Ia menambahkan, tahun 2008 pola korupsi belum berubah banyak. Peran sektor swasta cukup mengkhwatirkan. Oleh karena itu, selain pemerintah, KPK juga menyebarkan pengetahuan tentang korupsi ke perusahaan swasta.
Kedatangan Jasin ke Semarang diundang oleh Indonesia Marketing Association (IMA). Jasin menjadi salah satu pembicara dalam seminar bertajuk "Marketing Juga Punya Etika" itu.(*)
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2008
