Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah diharapkan membentuk suatu "holding" untuk mengelola BUMN Strategis yang langsung di bawah Depkeu, kata mantan Ketua DPD Serikat Karyawan (Sekar) Kantor Telkom Bandung, Firdaus Zaim, di Jakarta, Selasa.
Ketika diminta tanggapannya tentang usulannya tersebut, Firdaus menegaskan, dengan holding BUMN yang langsung di bawah Menkeu, maka BUMN seperti PT Telkom, Pertamina, PLN, Garuda, akan dapat dikelola secara profesional, maksimal, efisien dan mampu bersaing dengan perusahaan lain sejenis.
Dia memberikan contoh, penurunan perolehan lamba semester I 2008 PT Telkom hendaknya menjadi refleksi jajaran direksi dan komisaris BUMN itu berpijak profesionalisme dan kapasitas cukup menghadapi situasi dinamis di sektor telekomunikasi dan anak-anak usahanya.
"Dunia telekomunikasi 'high technologi dan high risk', sedikit saja terjadi salah pengelolaan bisa membuat rapuh di level bawahnya" katanya.
Menurut Firdaus, dirinya pun telah menyampaikan itu dalam RUPS yang diselenggarakan Telkom pada tahun 2007, yakni perlunya perubahan paradigma menempatkan Telkom dalam holding profesional yang langsung dibawahi Departemen Keuangan.
Seperti diketahui, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) berhasil membukukan laba bersih semester I 2008 sebesar Rp6,29 triliun atau menurun dibanding semester I 2007 sebesar Rp12,47 triliun.
Firdaus Zaim yang berkecimpung 20 tahun di bidang pengawasan Telkom menyarankan agar pengelolaan BUMN andalan seperti Telkom, Pertamina, Garuda, dilakukan secara professional, pengelolaannya diserahkan saja pada suatu holding yang langsung dibawahi oleh Depkeu.
"Jadi Depkeu yang langsung mengatur soal penyertaan saham, sementara soal-soal strategis bisa diserahkan pada departemen teknis," ujarnya.
Dia juga menilai, pangkal merosotnya kinerja Telkom, terkait dengan pengelolaan Telkom yang mestinya bertumpu pada pengalaman, pengetahuan dan integritas memajukan perusahaan telekomunikasi tersebut.
Secara terpisah, Yayasan Sandhykara Putra Telkom (YSPT) yang didirikan para istri karyawan Telkom kembali menjadi sorotan terkait dugaan intervensi yang dilakukan Dirut TLKM mengganti manajemen yang diduga mendapat penolakan 13 kantor cabang perusahaan yang mengklaim mempekerjakan 12.000 lebih karyawan SPM.
Sorotan terhadap YSPT pun dilakukan terkait dengan komposisi jajaran manajemen Yayasan yang terdiri dari dewan pembina, dewan pengawas dan pengurus yang dinilai menimbulkan benturan kepentingan.
Anggota Komisi VI DPR Lily Asjudiredja, mendesak dilakukan penataan ulang terhadap rangkap jabatan bagi pejabat BUMN termasuk yayasan-yayasan yang dikelolanya untuk menjaga profesionalisme perusahaan. "Rangkap jabatan di anak perusahaan pun hanya menimbulkan benturan kepentingan di perusahaan publik yang berdampak jalannya perusahaan tidak profesional," katanya.(*)
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2008
