Jakarta, (ANTARA News) - Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) mengusulkan pengukuran produktivitas peningkatan daya saing nasional dimulai dari pemerintahan.
"Pengukuran produktivitas dilakukan dari pemerintah dan tidak hanya pengusaha, sehingga kinerja menjadi lebih baik," kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam sambutannya yang dibacakan oleh Dirjen Pembinaan Hubungan Industri dan Jaminan Sosial (PHI Jamsos), Myra H Hanartani, pada seminar "Kebangkitan Daya Saing Nasional Indonesia" di Jakarta, Rabu.
Dia mengatakan di tingkat ekonomi makro dan mikro daya saing Indonesia saat ini masih memprihatinkan. Hal tersebut tercermin dari masih banyaknya tenaga kerja yang tidak terserap.
Menurut dia, kunci pokok peningkatan produktivitas di tingkat regional maupun nasional yakni secara komprehensif di setiap lapisan perlu dilakukan pembangunan kesadaran produktivitas, peningkatan produktivitas, dan pemeliharaan produktivitas.
Lebih lanjut, dia mengatakan, pada era persaingan ekonomi saat ini, aset terpenting adalah pekerja yang memiliki pengetahuan dan kemampuan luas ketimbang aset diam yang telah ada. Keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan dapat mendukung persaingan bisnis, sehingga secara otomotis meningkatkan daya saing nasional.
Penyelesaian konflik yang sering timbul antara pegawai dan perusahaan juga dinilainya menjadi kendala dalam peningkatan pertumbuhan kinerja industri perlu diselesai. Hubungan kerja yang harmonis menjadi hal penting dan hal tersebut dapat diciptakan dari transparansi perusahaan terhadap pegawainya.
"Dalam hal ini pegawai harus diposisikan sebagai mitra dari pengusaha. Pekerja sendiri harus serius dalam pekerjaannya," ujar dia.
Menurut Irjen Departmen Perindustrian, Sakri Widhianto, sarana untuk menilai kinerja perusahaan memang perlu dilakukan dengan cara yang benar sehingga dapat diketahui secara pasti daya saing perusahaan maupun nasional.(*)
Editor: AA Ariwibowo
COPYRIGHT © ANTARA 2008
