Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono mengatakan bahwa langkah itu diambil untuk mengidentifikasi kondisi perekonomian, mendengar permasalahan yang timbul, menyiapkan langkah antisipasi, dan mencari alternatif kebijakan yang dapat segera diambil pemerintah.
“Sejak dilantik dan melaksanakan sertijab, Pak Menko langsung membahas secara detail satu-persatu masalah sektoral yang ada di tiap kedeputian,” katanya di Jakarta, Rabu.
Baca juga: Menko Perekonomian masih lakukan konsolidasi internal
Susiwijono menyebutkan berbagai sektor yang dibahas meliputi ekonomi makro, pangan, energi, ketenagakerjaan, infrastruktur, hingga kerja sama ekonomi internasional.
Ia melanjutkan, Menko Airlangga juga telah menggelar rapat pimpinan untuk internal terkait penyusunan Omnibus Law dan isu-isu strategis lain seperti masalah ekonomi makro, pangan, green refinery, investasi, Proyek Strategis Nasional, dan Kawasan Ekonomi Khusus.
“Pekan pertama menjabat, Rapat Omnibus Law serta isu strategis lain langsung diselenggarakan. Ini tentu menunjukkan komitmen dan semangat Pak Menko dan jajarannya dalam menjalankan tugasnya,” ujarnya.
Baca juga: Airlangga akan prioritaskan penerapan "omnibus law"
Ia menjelaskan, terdapat beberapa rapat koordinasi tingkat menteri yang juga akan diikuti oleh Menko Airlangga seperti pada Rabu (30/10) mengenai persiapan partisipasi Indonesia sebagai Official Partner Country pada Hannover Messe 2020.
“Agenda rakor yang menanti antara lain kilang TPPI Tuban, isu pangan, dan cipta lapangan kerja yang akan digelar usai Menko Airlangga menghadiri ASEAN Summit di Bangkok pekan ini,” katanya.
Susiwijono pun menegaskan bahwa kunjungan yang dilakukan oleh beberapa kerabat Menko Airlangga hingga pengurus partai politik Golkar pada Selasa (29/10) di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bukan merupakan rapat partai.
“Hanya silaturahmi dan menyampaikan undangan kepada Pak Airlangga, bukan rapat resmi partai. Tentu kita tak bisa melarang tamu datang, apalagi itu dilakukan di luar jam kerja, usai Pak Menko memimpin sejumlah rapat internal dengan jajaran Kemenko Perekonomian,” katanya.
Selain itu, ia juga menuturkan bahwa Menko Airlangga yang sekaligus menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) telah membuat garis pemisah yang tegas dengan tetap memprioritaskan kepentingan nasional.
“Tak boleh kepentingan nasional dan bangsa dinomorduakan, termasuk oleh kepentingan politik maupun golongan. Kata Pak Menko national interest yang utama,” ujarnya.
Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019
