JakartaJakarta (ANTARA News) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyerukan restrukturisasi arah dan kebijakan ekonomi agar sektor riil tumbuh lebih tinggi lagi sehingga bisa mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran di dalam negeri.
Dibandingkan negara berkembang lain, Indonesia beruntung karena memiliki pasar dalam negeri yang besar serta sumber daya yang beragam baik di darat maupun di laut sehingga lonjakan harga seharusnya tidak membuat negeri ini kehilangan peluang.
"Lonjakan harga minyak, komoditas pertanian dan pertambangan seharusnya dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai tambah perekonomian," kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Industri, Teknologi dan Kelautan Rachmat Gobel di Jakarta, Kamis.
Berdasarkan kajian terbaru Bank Dunia tahun 2008, kenaikan harga komoditas berpengaruh positif bagi Indonesia, sebaliknya negatif bagi China, Thailand, Philipina, Laos, dan Kamboja yang menderita kerugian netto dan mengerus daya saing mereka.
Oleh karena itu, sekarang adalah momentum yang tepat bagi Indonesia untuk melakukan restrukturisasi arah dan kebijakan perekonomian.
"Masalah struktural yang mendesak diatasi antara lain pembangungan infrastruktur dasar, konsistensi kebijakan pemerintah, dan mewujudkan implementasi dengan kerja sama erat antara pemerintah dan dunia usaha menuju pembangunan bersinambung," kata Rachmat.
Kadin Indonesia Bidang Bidang Industri, Teknologi dan Kelautan akan menggelar rapat kerja nasional (Rakornas) pada 29-30 Agustus 2008 membahas prospek perekonomian, serta arah dan sasaran kebijakan yang perlu diambil pasca lonjakan harga minyak dunia.
"Rakornas bertujuan untuk memperkuat saran dan rekomendasi Kadin kepada antar pelaku ekonomi saat ini dan masa datang," ujar Rachmat.
"Masalah besar yang dihadapi perekonomian bangsa beberapa tahun ke depan adalah bagaimana mengelola berbagai risiko terkait dengan harga minyak dan komoditas yang masih tetap tinggi serta lemahnya dukungan infrastruktur," ujar Rachmat.
Saat ini kondisi perekonomian Indonesia jauh lebih kuat dibanding 10 tahun lalu dengan kinerja yang terlihat lebih baik.
Namun, demikian Rachmat, ini belum mampu mengatasi pengangguran dan kemiskinan yang tetap tinggi.
"Ada `political will` cukup baik untuk mencipta kerjasama pemerintah dan dunia usaha, namun belum sampai pada tataran kebijakan dan implementasi," katanya. (*)
Editor: Jafar M Sidik
COPYRIGHT © ANTARA 2008
