Surabaya (ANTARA News) - Tim Pemantau Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (P2LS) DPR RI akan mengumpulkan sembilan menteri, Kepala BPN dan pejabat terkait, Rabu (10/9), untuk menuntaskan persoalan lumpur menjelang berakhirnya masa kerja tim tersebut.
Ketua Tim P2LS DPR RI, Priyo Budi Santoso mengemukakan hal itu di Kantor Pemprov Jatim, Sabtu, usai rapat persoalan lumpur bersama Pj. Gubernur Jatim, Setia Purwaka, BPLS, PT Minarak Lapindo Jaya dan pihak-pihak terkait lainnya.
"Kami juga akan memanggil Kepala BPN karena dulu berjanji menyelesaikan, namun ternyata sampai sekarang pembayaran ganti rugi belum selesai. Tujuan pertemuan itu adalah untuk menyelesaikan yang mengambang karena antar pemerintah sendiri belum selesai dan saling lempar," katanya.
Priyo mengatakan mengubah Perpres untuk memasukkan daerah diluar terdampak tidak mudah tetapi terus diupayakan. "Tidak mungkin ada cara lain, harus mengubah Perpres karena nanti akan dibiayai APBN," kata politisi Partai Golkar tersebut.
Dia mengatakan dirinya termasuk orang yang memperjuangkan perubahan Perpres, tetapi karena mengubah tidak mudah diupayakan jalan lainnya.
Tentang tanggung jawab Lapindo, dia mengatakan Lapindo memang bertanggung jawab di area terdampak. "Kami apresiasi Lapindo telah bekerja cukup baik untuk ukuran `company`. Kalau dipegang asing mereka akan lari. Lapindo tunjukkan iktikad baik," katanya.
Priyo mengatakan dirinya juga sudah meminta kepada PT Minarak Lapindo Jaya agar tidak ada kealpaan sedikitpun dan harus sesuai jadwal dalam menyelesaikan ganti rugi 80 persen terutama pada Ramadan sekarang.
Sementara anggota P2LS lainnya, Abdullah Azwar Anas mengatakan BPLS sudah dua tahun bekerja tetapi sampai hari ini banyak masalah yang belum tuntas.
"Tim P2LS menyampaikan kepada BPLS kalau kami merasa kecewa karena begitu banyak masalah jalan di tempat, seperti pembangunan tanggul dan penyelesaian lumpur. Satu sisi masalah sosial, satu sisi lambatnya proses penyelesaian," katanya.(*)
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2008
