Washington, (ANTARA News) - Tindakan saat ini untuk mencegah dan mengurangi sampah maritim tampak tak memadai. Masalah tampaknya akan bertambah buruk, demikian antara lain isi laporan baru yang berdasarkan mandat kongres dari Dewan Penelitian Nasional AS.
Masyarakat maritim internasional dan AS mesti mensahkan sasaran "nol pembuangan" limbah ke dalam lingkungan kelautan, dan suatu sistem untuk menilai keefektifan tindakan pengurangan dan pencegahan sampah maritim saat ini dan masa depan mesti diterapkan, kata laporan itu, demikian diwartakan Xinhua.
"Komite tersebut mendapati bahwa kendati ada peraturan dan pembatasan selama 20 tahun terakhir, masih ada sangat banyak limbah dan sampah di samudra," kata Keith Criddle, pemimpin komite itu yang menulis laporan tersebut.
"Kami menyimpulkan bahwa Amerika Serikat harus menjadi pelopor dan berkoordinasi dengan negara lain pantai, serta dengan pemerintah negara bagian dan lokal, untuk secara lebih baik menangani sampah maritim dan berusaha mencapai nol pembuangan," katanya.
Sampah maritim, bahan buatan manusia, yang secara sengaja atau tidak sengaja memasuki dan mencemari samudra, dapat menimbulkan bahaya besar. Misalnya, burung, ikan, dan hewan mamalia laut menyerap sampah, terutama plastik, yang dapat menimbulkan masalah pencernaan dan menghirup bahan beracun.
Hewan juga dapat menderita cedera atau mati setelah terjerat sampah yang berhubungan dengan penangkapan ikan seperti bahan jaring plastik, tambang dan pengikat bungkusan.
Sampah maritim juga menimbulkan ancaman keselamatan dan kesehatan bagi orang yang pergi ke pantai dan penyelam, dan dapat berdampak pada tempat wisata dan rekreasi pantai.
Meskipun Kongres AS sebelumnya menyerukan koordinasi antar-lembaga federal guna menangani masalah sampah maritim, pimpinan dan pengelolaan tetap tak memadai dan upaya peringatan saat ini bersifat berkala dan baru dilakukan jika ada masalah, kata komite itu.
Oleh karena itu, komite tersebut menyarankan agar di AS, ditetapkan suatu kerangka kerja nasional guna mengidentifikasi prioritas bagi penanganan sampah maritim dan upaya mengangkatnya.
Selain itu, Kongres mesti merancang satu lembaga pimpinan guna mengembangkan berbagai program guna secara menyeluruh menangani masalah tersebut.(*)
Editor: AA Ariwibowo
COPYRIGHT © ANTARA 2008
