M Qodari di Jakarta, Jumat mengatakan, penentuan target 50 rancangan undang-undang prioritas dalam satu tahun cukup tinggi dan sulit disahkan seluruhnya hanya dalam 12 bulan bekerja.
"Wajarnya berapa yang bisa diselesaikan dalam satu tahun?, kalau tahu tidak bisa dicapai jangan bikin target segitu," kata dia.
Qodari menilai rancangan undang-undang yang masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) tidak terlalu jauh dari kemampuan yang bisa dikerjakan oleh anggota legislatif.
"Itu PR dari Bu Puan dari Ketua DPR yang baru, untuk bisa menyusun target legislasi yang lebih realistis," ucapnya.
Untuk rancangan undang-undang yang bakal menimbulkan gelombang reaksi yang besar di tengah masyarakat kata dia sebaiknya harus dipisahkan tahun pembahasannya.
Jika RUU kontroversial digabungkan pembahasannya dalam tahun yang sama menurut dia, dikhawatirkan akan mengganggu stabilitas politik yang saat ini sudah stabil.
"Pembahasan undang-undang yang sifatnya pro kontra lalu kemudian dikumpulkan pada pada satu titik yang bersamaan itu bisa menimbulkan gejolak yang besar," ujarnya.
Baca juga: BPHN tetapkan 86 usulan RUU pemerintah pada prolegnas 2020-2024
Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2019
