Jakarta (ANTARA News) - Menko Perekonomian/Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyatakan, Pemerintah akan memasukkan beberapa kebijakan dalam rangka antisipasi dampak krisis yang berkaitan dengan anggaran dalam APBN 2009.
"Satu minggu setelah ini ada kelompok kerja yang sifatnya lebih spesifik sehingga kalau sebagian 'policy' harus dituangkan di APBN 2009, entah itu subsidi, fasilitas, dan lainnya, akan diusulkan masuk di APBN 2009 sehingga nanti sejak Januari 2009, akan mulai jalan," kata Sri Mulyani usai memimpin rakor penguatan industri dalam negeri mengantisipasi dampak krisis di Gedung Utama Depkeu, Jakarta, Senin malam.
Ia menyebutkan, menteri-menteri sektoral sudah menyampaikan berbagai kebutuhan mengenai kebijakan untuk mengantisipasi dan merespon berbagai hal yang akan dihadapi.
Misalnya dari sektor yang orientasinya ekspor, maka akan dialihkan untuk lebih berorientasi pasar dalam negeri. Mereka menyampaikan hambatan yang dihadapi dan respon yang dibutuhkan apakah dalam bentuk insentif, perubahan aturan, subsidi dan lainnya.
Rapat juga membahas masalah ketenagakerjaan terutama menyangkut pengupahan yang akan diatur lebih lanjut dengan surat keputusan bersama (SKB) yang dikoordinasikan oleh Menakertrans.
"Itu akan menjadi panduan kebijakan yang menjaga kepentingan semua pihak mulai dari pekerja, pengusaha, dan pemerintah daerah, kalau bisa mungkin besok sudah keluar," kata Sri Mulyani.
Sementara untuk bidang energi, pemerintah akan mendorong penggunaan bahan bakar nabati sebagai upaya menetralisir dampak penurunan permintaan CPO.
"Itu secara prinsip dapat diterima, hanya persiapan teknis akan digodok lebih lanjut, misalnya kebutuhan untuk SPBU dan investasinya," katanya.
Ia menyebutkan, pemerintah akan merumuskan kebijakan yang lebih konkret menyangkut berbagai hal termasuk listrik, BBN dan sektor industri yang menerima dampak terbesar, bagaimana rekomendasi kebijakannya, dan pendanaan untuk penetrasi ekspor dengan pasar alternatif guna mengantisipasi resesi di AS.
"Untuk 'policy' yang sifatnya koordinasi, kami akan mengaktifkan forumnya, misalnya untuk peningkatan penggunaan BBN," katanya.
Sri Mulyani juga menyebutkan, untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, prioritas anggaran infrastuktur tidak akan dikurangi meskipun akan ada pemotongan anggaran kementerian sekitar lima persen untuk RAPBN 2009.
"Misalnya untuk Departemen PU akan ada pemotongan sekitar lima persen, tapi tidak mengurangi prioritas anggaran, desain anggaran akan kami buat 'multiyears' sehingga tidak ada program yang dikorbankan. Yang ada mungkin diperpanjang dari yang tadinya misalnya 12 bulan menjadi 18 bulan," jelasnya. (*)
Editor: Jafar M Sidik
COPYRIGHT © ANTARA 2008
