"Penetapan status siaga itu, berdasarkan pada tiga indikator," katanya di Gorontalo, Rabu.
Ia menjelaskan indikator pertama yakni jumlah curah hujan yang berada di atas 150 mm.
Kedua, luasan wilayah terdampak lebih dari satu, yakni Kabupaten Gorontalo, Gorontalo Utara dan Kota Gorontalo.
Ketiga, banyaknya kerusakan fisik dan materiil sejak Oktober hingga Desember 2019.
”Untuk banjir di Kabupaten Gorontalo sudah ada 63 kepala keluarga (KK)yang terdampak. Kabupaten Gorontalo Utara sebanyak 90 KK. Sementara tanah longsor di Kota Gorontalo ada 1 KK yang terdampak," katanya.
Bencana juga terjadi di Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara.
"Sedangkan gempa bumi tercatat 71 kali kejadian dan untuk kebakaran total ada 143 kali,” katanya.
BPBD Provinsi Gorontalo membuka layanan penanggulangan bencana melalui frekuensi radio 171.500 MHz dan nomor telepon 0811-43303414, atau melalui nomor telepon Kepala BPBD Provinsi Gorontalo Sumarwoto di 0853-42013279.
Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba meminta BPBD Provinsi Gorontalo bekerja sama dengan BPBD kabupaten/kota, Basarnas, BMKG, PMI, ORARI, unsur TNI-POLRI untuk menyiapkan berbagai rencana penanggulangan.
Rencana itu mulai dari menyediakan posko penanggulangan, menyiapkan satuan tugas penanggulangan bencana hingga simulasi darurat kebencanaan.
“Segera dibuat pemetaan untuk satgas penanggulangan bencana. Buat juga spanduk-spanduk peringatan untuk titik tadi,” kata Darda.
Baca juga: Pemerintah Kota Gorontalo buka pos penanganan bencana
Baca juga: Dandim 1314/Gorontalo Utara terjun langsung ke lokasi longsor Sumalata
Baca juga: BPBD jalankan program sekolah siaga bencana di Limboto Gorontalo
Pewarta: Debby H. Mano
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019
