Jakarta, (ANTARA News) - Komitmen pendanaan asing untuk program-program pendukung pelaksanaan pemilu 2009 telah mencapai sekitar 37,5 juta dolar AS meski sebagian besar masih belum dicairkan mengingat belum adanya kebutuhan yang mendesak. "Dulu kita hanya menargetkan 30 juta dolar AS. Meski kecil kalau dibandingkan dengan alokasi APBN yang lebih dari Rp3 triliun. Kecil dari kuantitas, tapi dari kualitas itu wujud perhatian mereka dan meningkatkan pengakuan internasional," kata Deputi Kemeneg PPN/Bappenas bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Bambang Sutedjo di Jakarta, Senin. "Penggunaannya akan disesuaikan dengan keperluan KPU dan Bawaslu. Jadi yang sangat diperlukan, tapi tidak terdukung dari APBN kita berikan," katanya. Penyumbang terbesar dana pendukung pemilu adalah pemerintah Australia melalui AUSAID, sebesar 27,395 juta dolar Australia untuk dukungan selama lima tahun hingga 2013 mengingat pelaksanaan pemilu-pemilu di tingkat daerah masih akan terus berjalan. Sumbangan sebesar itu diberikan melalui dua jalur, yaitu melalui pembiayaan langsung dan melalui Lembaga PBB untuk program pembangunan (UNDP) dengan Multi Donor Programme (MDP). Jumlah total komitmen yang telah diterima Bappenas melalui MDP UNDP sendiri telah mencapai 11,55 juta dolar AS dari target 15 juta dolar AS, di antaranya berasal dari pemerintah Kanada melalui CIDA (The Canadian International Development Agency) sebesar 2,2 juta dolar AS, pemerintah Belanda sebesar 2 juta dolar AS, dan pemerintah Inggris melalui DFID (Department for International Development) sebesar 1,8 juta dolar AS. Sedangkan pemerintah AS melalui USAID memberikan sekitar 7 juta dolar AS untuk membiayai beberapa kegiatan, di antaranya peningkatan kesadaran publik, transparansi dan partisipasi pemilu, meningkatkan kapasitas perempuan untuk menjadi pemimpin yang efektif, serta penguatan monitoring pemilu yang independen melalui pelibatan masyarakat madani. "Beberapa donor yang siap memberikan komitmennya yaitu Spanyol dan Swedia," katanya. Sedangkan kegiatan yang akan dibiayai pendanaan asing itu, antara lain penguatan kapasitas (capacity building) untuk partisipasi publik seperti "voter education" dan "voter information", dan penguatan kapasitas administrasi pemilu.(*)

Editor: AA Ariwibowo
COPYRIGHT © ANTARA 2008