Jakarta (ANTARA News) - Wapres Jusuf Kalla dijadwalkan membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Organisasi masyarakat (Ormas) Hidayatullah pada 2-4 Desember 2008 di Batam, Kepulauan Riau.
"Wapres telah menyatakan kesediaannya untuk membuka Rakernas Hidayatullah tanggal 2-4 Desember 2008 di Asrama Haji Batam, Kepulauan Riau," kata Ketua DPP Hidayatullah, Dr Abdul Manan dalam siaran persnya sehubungan pertemuan pengurus DPP Hidayatullah dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wapres, Rabu.
Delapan orang pimpinan DPP Hidayatullah menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam rangka meminta kesediaan Wapres untuk membuka Rakernas. "Wapres menyatakan kesediaan untuk membuka Rakernas karena kebetulan dalam waktu yang bersamaan beliau juga membuka Kongres Para Saudagar Bugis yang juga akan diselenggarakan di Batam," katanya.
Menurut Abdul Manan, dalam pertemuan tersebut pihaknya juga menjelaskan kepada Wapres mengenai perkembangan kemajuan dan rencana kerja DPP dalam bidang pendidikan dan dakwah.
Amal-amal usaha Hidayatullah eksis dalam bentuk lebih dari 285 lembaga pendidikan, mulai tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai Perguruan Tinggi, baik dalam bentuk pesantren, sekolah umum, yayasan-yayasan sosial, penerbitan, hingga unit-unit bisnis mikro kecil-menengah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, katanya.
"Pelan, namun pasti, kader-kader Hidayatullah telah tumbuh menjadi pemimpin umat dalam lingkup masing-masing, menjadi `local figures` yang menyatu dengan masyarakatnya," tambah Abdul Manan.
Ia menegaskan, Hidayatullah akan konsisten bergerak dan berjuang di bidang pendidikan dan akwah. "Hidayatullah sebagai Ormas bersikap netral, walaupun sebagai Ormas Islam ketiga terbesar dengan jumlah anggota 12 juta orang berpotensi untuk juga untuk bersikap politik," tegas Abdul Manan.
Wapres, lanjutnya sangat menghargai sikap Hidayatullah yang sejak awal berdirinya sampai sekarang tetap konsisten berjuang di bidang pendidikan dan dakwah.
Hidayatullah kini beranggotakan 12 juta orang, dan menjadi Ormas Islam terbesar ketiga setelah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, serta memiliki pengurus DPD dan DPC di 5.400 kecamatan dan 489 kabupaten/kota atau di 33 provinsi seluruh Indonesia.(*)
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2008