"Sejarah kembali terulang. Kita dijajah oleh VOC baru, seperti Exxon mobil dan Chevron serta korporasi asing lainnya," katanya dalam Dialog Ilmiah Manajemen ke XII di Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Banda Aceh, Sabtu.
Menurut dia, penjajahan bentuk baru itu bukan hanya di sektor ekonomi seperti pelayaran, telekomunikasi dan pertambangan, tetapi juga menjamah dunia pendidikan di mana ke depan saham dibidang pendidikan bisa dipegang pihak asing.
Bahkan saat ini hampir sebagian besar saham BUMN dikuasai oleh asing. Yang paling parah menurut dia, Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di tanah air yang dikelola korporasi-korporasi asing itu sangat sedikit keuntungannya bagi Indonesia.
Dicontohkannya, seperti pengeboran minyak lepas pantai di Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, selama puluhan tahun dikelola dalam 20 tahun terakhir hanya nol persen keuntungannya bagi Indonesia, sementara 100 persen untuk PT Freeport.
Bahkan ia menganggap selama ini ada kekeliruan besar dalam kebijakan pengelolaan SDA, terutama sektor migas, dimana ada ketentuan yang tidak masuk akal bahwa hanya 20 persen gas yang bisa digunakan Indonesia, selebihnya diekspor.
Selama ini beberapa daerah di Indonesia masih mengalami pemadaman listrik dengan alasan ketiadaan pasokan bahan bakar, sementara migas yang dihasilkan dari perut bumi tanah air diekspor ke negara lain.
Dia menambahkan, banyak korporasi asing yang sudah menjadi 'negara di atas negara', yang memiliki kekuasaan terhadap pemimpin, sementara rakyat tidak berhak mengetahui tentang pengelolaan SDA yang dimiliki.
"Tanpa sepengetahuan kita Exxon mobil di Natuna membangun pipa gas di laut yang berujung di Singapura dan menjual hasil alam kita langsung ke sana," tambahnya.
Mantan ketua MPR itu menilai kondisi tersebut termasuk dalam bentuk korupsi yang paling berat, yaitu korupsi dari kekuatan yang memberikan jalan tol kepada koporasi asing untuk mengeruk hasil alam tanpa memberikan keuntungan bagi rakyat. (*)
COPYRIGHT © ANTARA 2008
