"Puncak musim hujan adalah Desember dan Januari. Seluruh aparat kabupaten dan kota di Jabar harus siaga," kata Dede Yusuf dalam pertemuan dengan para bupati dan wali kota di Kabupaten Garut, akhir pekan ini.
Sejumlah daerah yang masuk peta bencana di Jabar antara lain, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Cianjur, Sukabumi, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Karawang, Indramayu, Cirebon, Subang dan Majalengka.
"Sebagai pelayan rakyat, pemerintah harus bergerak cepat dan tepat," katanya.
Mantan Anggota Fraksi PAN DPR ini mengingatkan, setiap ada bencana selalu ada konsekwensi anggaran baik dari APBN maupun APBD. Wagub "mewanti-wanti" agar penggunaan anggaran tersebut transparan dan tidak ada penyelewengan.
"Aparat harus amanah. Saya tidak ingin bencana yang terjadi nanti menimbulkan bencana, yaitu pejabat kita tersangkut korupsi. Stop, jangan sampai ada pejabat lagi yang korupsi, apalagi dari kasus bencana alam," katanya.
Untuk masa mendatang, Dede yangs ebelum menjadi pejabat di Pemprop jabar adalah aktor laga di televisi dan layar lebar mengemukakan, setiap daerah harus membentuk badan penanggulangan bencana (Bagana) sesuai ketentuan dalam undang-undang baru.
Embrionya adalah Satkorlak dan Satuan Pelaksana (Satlak) di setiap kabupaten/kota. "Satkorlak Jabar nantinya jadi Bagana Jabar dengan peran dan kewenangan yang lebih jelas dalam penanganan bencana alam dan bencana sosial," katanya.
Potensi bencana alam yang harus diwaspadai di Jabar dalam kurun tiga bulan ke depan adalah banjir, longsor, banjir bandang, rob (banjir air laut) dan angin puting beliung. "Setiap bupati dan wali kota berhak menentukan status siaga satu. Prinsipnya hindari ada korban jiwa," kata Dede dalam keterangan persnya.
(*)
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2008
