Menkeu di Bukittinggi, Sumbar, Senin menjelaskan, dana tersebut akan digunakan membantu pengusaha dalam negeri melalui sejumlah insentif seperti pengurangan bea masuk atau beberapa pajak yang ditanggung bagi perusahaan-perusahaan terimbas krisis.
Sri Mulyani berada di Bukittinggi meresmikan tujuh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) dan 88 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama serta 135 Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) menjadi kantor modern.
Menurut Menkeu, pemerintah juga akan melakukan berbagai macam intervensi seperti beberapa waktu lalu untuk membantu pengusaha, selama APBN memungkinkan.
Pemerintah juga berkomitmen tetap memberikan insentif pajak sesuai dengan PP No 62 tahun 2008 merupakan revisi dari PP No 1 tahun 2007 mengenai insentif pajak bagi komoditas tertentu, investasi di tempat dan sektor tertentu yang menghasilkan kesempatan kerja.
"Kita sedang menyeleksi berdasarkan sektor dan komoditasnya serta karakter dari industrinya. Selanjutnya akan dibahas dengan para menteri terkait untuk menggunakan istrumen tersebut," katanya.
Selanjutnya, pemerintah akan terus waspada dan membuka seluruh alternatif agar masyarakat terutama dunia usaha bisa melewati masa-masa sulit ini.
Menkeu berpesan agar pengusaha juga berusaha mengatasi krisis yang dihadapi. "Ketika terkena influenza takkan bisa orang lain menyembuhkan, kalau tidak diri sendiri yang mengobatinya."
Krisis keuangan global sekarang ini dampaknya menimbulkan situasi terbalik dibanding sebelumnya karena harga barang justru jatuh dan bukan naik sehingga masyarakat barangkali akan senang.
Harga premium misalnya sudah diturunkan dan berlaku mulai awal Desember mendatang.
Halnya berbeda dengan yang terjadi sebelumnya ketika bahan bakar minyak (BBM) dan komoditas lain naik tinggi, seperti beras, kedelai, dan terigu, sehingga pemerintah harus memberikan subsidi untuk membantu beban masyarakat.
Sementara sekarang, persoalan yang dihadapi akibat krisis adalah perusahaan-perusahaan yang berbasis komoditas mengalami penurunan penerimaan.
"Mereka akan mengalami kesulitan karena tiba-tiba penerimaannya menurun. Saya lihat di Sumbar juga banyak yang merupakan basis untuk menghasilkan crude plam oil (CPO) atau kelapa sawit yang mata rantainya akan sampai pada petani," katanya.
Oleh karena itu, saran Menkeu, penting sekali menjaga konsolidasi dan masyarakat harus lebih hati-hati untuk tidak berbelanja terlalu banyak pada saat pendapatan masih tidak pasti.
(*)
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2008
