"Sebenarnya kita bisa menganut devisa terkontrol. Kalau kira-kira dana yang masuk besar dari portofolio, kita stop dengan berbagai peraturan," sambungnya seraya mengatakan lalu lintas devisa tidak bisa dilihat oleh rezim devisa bebas.
Aviliani menilai UU No. 24 Tahun 1999 Tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar mesti ditinjau kembali.
"Jadi kita menganut devisa terkontrol saja," katanya.
Menurut dia, kalau Indonesia tetap menganut devisa bebas dan tidak mempunyai sistem dalam mengontrol lalu lintas modal maka setiap sepuluh tahun negeri ini akan selalu guncang terkena dampak krisis.
Ia mengatakan, kurs terkontrol bisa dilakukan jika cadangan devisa negara cukup besar besar seperti China.
"Kalau kurs terkontrol, problemnya ketika cadangan devisa negara kecil maka tidak mampu mengontrol karena banyak `black market`, permintaan dolar lebih banyak dari pada suplai," katanya.
Ia mengatakan, kalau terjadi "black market" maka Bank Indonesia akan menalangi terus, hal ini bisa berbahaya. (*)
Editor: Jafar M Sidik
COPYRIGHT © ANTARA 2008
