Padang (ANTARA News) - Razia preman yang gencar dilakukan jajaran kepolisian saat ini diharapkan terus berlanjut secara rutin dan tidak untuk kepentingan sesaat yang bisa memunculkan dugaan kegiatan itu sebagai "proyek politik".
"Kita tidak inginkan razia preman ini sebagai `proyek politik` untuk pencitraan seseorang atau kelompok tertentu, terkait semakin dekatnya pelaksanaan Pemilu 2009," kata Ketua KNPI Sumatera Barat (Sumbar), Marzul Very kepada ANTARA di Padang, Kamis.
Menurut dia, jika razia preman digelar secara rutin maka sangat diharapkan dapat memberantas premanisme dan memberikan rasa nyaman bagi masyarakat.
Ia mengatakan, razia preman tentu sebaiknya bukan karena moment tertentu, seperti karena pergantian Kapolri atau menjelang Pemilu, tapi betul-betul pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian untuk terus menerus memberikan rasa aman bagi masyarakat.
"Dalam aturan atau UU tentang kepolisian, jelas intitusi ini bertugas menciptakan keamanan dan ketertiban bagi masyarakat (Kamtibmas), karena itu razia preman tidak harus karena moment atau untuk kepentingan tertentu," tambahnya.
Karena itu, kata Marzul, diharapkan polisi secara rutin terus menggelar razia preman dan harus dilakukan tanpa pandang bulu, termasuk di lingkungan institusi itu sendiri.
Sebagai contoh, menurut dia, keberadaan oknum calo pembuatan atau pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) di kantor kepolisian termasuk aksi yang juga harus ditumpas polisi.
Begitu pula calo pembuatan dan pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) juga harus diberantas, tambahnya.
Ia menyebutkan, ulah calo SIM atau STNK telah membuat masyarakat harus mengeluarkan uang jauh lebih besar dari yang ditentukan sesuai aturan.
"Artinya, aksi itu memberatkan masyarakat dan memberikan keuntungan bagi sekelompok oknum dan ini juga harus diberantas oleh polisi," kata Marzul.
Begitu pula dengan oknum-oknum pengacara, hakim dan oknum di pengadilan yang meminta uang kepada masyarakat karena terkait masalah hukum juga harus diberantas, tambahnya.
"Semua tindakan yang jelas-jelas memberatkan masyarakat terutama dari sisi materi adalah tindakan menjurus ke premanisme dan harus diberantas polisi, sehingga razia preman tidak sekedar menangkapi para preman bertato," demikian Marzul Very.(*)
Pewarta: kunto
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2008
