Bangkok (ANTARA News) - Menteri Pertanian dan Koperasi Thailand sekaligus Deputi Ketua Partai Peta Thai yang berkoalisi dengan pemerintah, Somsak Prissananantakul menandaskan partainya tidak akan bergabung dengan Partai Demokrat yang beroposisi dan sedang mengorganisasi demonstrasi antipemerintah lewat Aliansi Rakyat untuk Demokrasi (PAD).
Harian Bangkok Post menyatakan, Somsak akan membiarkan partainya bubar karena jumlah kursi kedua partai (Partai Peta dan Partai Demokrat) tidak akan cukup untuk membentuk pemerintahan baru jika pemerintahan sekarang dibubarkan.
Menurut Somsak, partainya akan sangat terpengaruh jika Mahkamah Konstitusi memutuskan partainya dibekukan bila terbukti melakukan politik uang selama pemilu 23 Desember 2007. Pengaruh ini akan sangat besar mengingat 19 dari 34 anggota parlemen dari Partai Peta Thai adalah para pejabat eksekutif di partainya.
Jika dibubarkan lewat keputusan Mahkamah Konstitusi, para anggota Partai Peta Thai kemungkinan akan bergabung dengan partai parpol-parpol lain, memaksa dipilihnya perdana menteri Thailand yang baru dan digelarnya pemilu yang dipercepat.
Salah seorang menteri dalam kabinet pemerintah yang juga eksekutif Partai Kuasa Rakyat (PPP), Sukhompon Ngonkam menjamin tak akan ada kekosongan pemerintahan jika pun partainya terbukti bersalah sehingga harus dibubarkan melalui pengadilan di Mahkamah Konstitusi yang tengah berlangsung hari ini.
"Jika Mahkamah Konstitusi memerintahkan 15 menteri untuk keluar dari politik (pemerintahan dan parpolnya, karena parpol mereka dinyatakan bersalah), maka 20 pejabat menteri akan bisa dipilih untuk mengisinya," kata Sukhompon.
Sementara itu, Ketua Partai Peta Thai Banharn Silpaarcha, sebelum memasuki sidang Mahkamah Konstitusi, menyatakan akan mengutarakan sendiri pembelaan partainya di depan panel hakim. Dia merasa percaya diri dan samasekali tidak merasa tertekan.
Hari ini, suasana politik di Thailand, terutama Bangkok, sangat genting di mana partai pendukung pemerintah dan kelompok demonstran propemerintah yang berbusana merah serta menamakan diri Front Bersatu untuk Demokrasi Anti Diktatur (UDD), sedang mengepung Mahkamah Konstitusi yang tengah bersidang demi memutuskan kasus suap yang dilakukan partai-partai pendukung pemerintah selama pemilu tahun lalu.
Massa berpakaian merah ini berupaya mempengaruhi Mahkamah Konstitusi yang dipercaya sedang mengagendakan pembubaran tiga partai pembentuk pemerintah karena politik uang tersebut. Ketiganya adalah PPP, Partai Peta Thai dan Koalisi partai gurem Matchimathipataya.
Para hakim MK akan mengumumkan nasib ketiga partai yang membentuk pemerintahan pimpinan Perdana Menteri Somchai Wongsawat, walaupun para pembesar partai koalisi pemerintah, kecuali Partai Peta Thai, enggan menghadiri sidang MK itu.
Di lain pihak, tentara dan polisi menjaga gedung MK dan kawasan sekitar. Penjagaan juga dilakukan di Bandara Suvarnabhumi dan Don Muang di mana massa anti pemerintah dari PAD mengonsentrasikan perlawanannya terhadap pemerintah.
(*)
Pewarta: jafar
Editor: Jafar M Sidik
COPYRIGHT © ANTARA 2008
